Bambang Widjojanto
Perumusan biaya dampak kerusakan korupsi didasari kenyataan para koruptor yang masih bisa menikmati hasil korupsinya, setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merumuskan biaya dampak kerusakan korupsi yang harus dikenakan kepada koruptor. Untuk menyusun biaya dampak kerusakan akibat korupsi, KPK melibatkan sejumlah praktisi hukum, sosial dan ekonomi. Mereka adalah Rimawan Pradiptyo (pakar hukum ekonomi kriminal), Aris Arif Mundayat (Antropolog), Iwan Gardono Sudjatmiko (Sosiolog), dan Gandjar Laksana (pakar hukum pidana UI).

Dalam konferensi pers yang digelar usai acara diskusi antara pimpinan KPK dengan para pakar tersebut, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan perumusan biaya dampak kerusakan korupsi didasari kenyataan para koruptor yang masih bisa menikmati hasil korupsinya, setelah selesai menjalani masa hukumannya.

"Korupsi kan kejahatan kalkulatif. Orang yang melakukan kejahatan korupsi selalu berhitung apakah hasil kejahatannya bisa digunakan jauh melebihi hukuman yang didapatkannya," kata Bambang, di kantor KPK, Kamis (26/7).

KPK menilai perlu adanya hukuman lain selain pidana penjara dan denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bambang mencontohkan dalam satu kasus korupsi di sektor kehutanan, KPK nantinya juga akan membebankan dampak kerusakan hutan dan dampak ekonomi yang muncul akibat kerusakan tersebut.

"Ternyata hutan bisa dihitung biaya kerugiannya," kata Bambang.

Bambang mengatakan negara telah mengeluarkan biaya untuk menangani kasus korupsi hingga Rp 73 triliun. Ongkos yang terdiri atas biaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan dari para koruptor, yaitu hanya Rp5,3 triliun.

Pemasukan itu terdiri dari ongkos perkara dan denda yang harus dibayarkan koruptor.

"Yang hilang hampir 92 persen. Nantinya KPK akan buat modul bagaimana cara hitung biaya korupsi sosial per sektor," kata Bambang.

Penulis: