Awang Faroek Ishak

Awang Faroek Ishak menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Gubernur Kalimantan Timur itu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung 6 Juli 2010, dalam kasus penyelewengan kas negara ketika dia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur.  Penjualan saham lima persen milik Pemkab Kutai Timur yang dikelola PT Kutai Timur Energy di PT Kaltim Prima Coal dianggap melanggar Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Akibat penyelewengan itu,  negara dirugikan hingga Rp 576 miliar. 

Sebagai politisi, Awang  tentu paham sekali lubang atau celah hukum yang bisa diterabas untuk tetap bertahta di singgasana Gubernuran. Untuk menjadikan dirinya “terbukti melakukan korupsi” sampai akhir jabatannya berakhir pun, belum tentu selesai.
 
Jangankan status tersangka, seorang mendapatkan vonis di pengadilan negeri sekalipun masih bisa mengelak. Alasan yang selalu dipakai adalah karena putusan tersebut belum memiliki keputusan hukum tetap lantaran masih ada upaya hukum yang dia lakukan.
 
Secara legal formal, pembuktian di peradilan memiliki jalan panjang. Putusan pengadilan paling bawah masih dibanding, putusan banding masih bisa dikasasi. Putusan kasasi pun masih bisa dimintakan PK alias peninjauan kembali. Artinya, untuk bisa sampai “terbukti” itu memakan proses yang sangat panjang.
 
Celah hukum semacam itu banyak yang memanfaatkan. Tidak terkecuali para kandidat kepala daerah terutama incumbent. Di Rembang misalnya, meski mendapatkan status tersangka, Bupati Moh. Salim tetap mencalonkan diri dan memenangi Pilkada. Dia akan dilantik kembali pekan depan.
 
Di negeri ini belum pernah ada pemimpin yang merasa terganggu dengan status tersangka atau terpidana. Selama tidak ditahan, mereka merasa masih menjadi pemimpin dan pejabat yang sah. Jangan tanya soal malu.
 
Secara teknis sebenarnya sulit membayangkan seorang tersangka masih bisa membisa membagi waktu, energi dan pikirannya. Bagaimana seorang Gubernur atau Bupati, yang seharusnya 24 jam sehari memikirkan rakyatnya, harus “diganggu” panggilan penyidik.
 
Barangkali para pejabat yang menjadi tersangka ini masih punya jawaban. Toh bukan dirinya semata yang menentukan merah hitamnya daerah karena masih ada pejabat yang lain. Justru di sini keanehan lain dari pemimpin-pemimpin di negeri ini
 
Ada dalih yang sering dijadikan tameng yakni asas praduga tak bersalah. Karena asas ini, orang pun mengupayakan agar vonis tetap yang menyatakan terbukti sepanjang mungkin diulur. Bahkan ada kalanya, si tersangka ini menyerang balik dengan menuding pengenaan statusnya sebagai tuduhan politis.
 
Sebagai pemimpin, keputusan hitam di atas putih seharusnya bukan sesuatu yang mutlak. Rasa bersalah semestinya jauh lebih penting daripada vonis pengadilan. Pengakuan bersalah justru menunjukkan kebesaran jiwa kepemimpinannya.
 
Tetapi adakah pemimpin di negeri ini yang memiliki sikap ksatria semacam itu?

Penulis:

Sumber:-