Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Rekaman pembicaraan Ade Rahardja-Ary Muladi diyakini ada tapi dihilangkan.

Indonesia Police Watch menilai, polisi sejauh ini terbiasa menghilang barang bukti dari kasus-kasus yang mereka tangani.
 
Pernyataan itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam dialog demokrasi “Kisruh Rekaman Ade-Ary, Kapolri Melecehkan DPR” di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
 
Neta menyebut barang bukti yang dihilangkan itu antara lain, adalah baju Nasrudin Zulkarnain eks direktur PT Putra Rajawali Banjaran yang tewas ditembak, Maret 2009.
 
“Kalau baju Nasrudin ada, bisa saja Antasari Azhar [eks ketua KPK yang divonis terlibat pembunuhan Nasrudin] tidak dijadikan tersangka. Tapi ya itu, karakter polisi kita memang suka menghilangkan barang bukti,” kata Neta.
 
Neta mengungkapkan hal itu, karena dia dan lembaganya percaya, Polri memiliki rekaman percakapan antara Ary Muladi dan Ade Rahardja.
 
Dalam penilaian Neta, Polri biasanya selalu mencari lebih dalam bukti yang ditunjukkan oleh petunjuk, termasuk oleh data rekaman pembicaraan (CDR).
 
“IPW yakin itu ada tapi bisa saja ada oknum yang menghilangkan data itu,” kata Neta.
 
Neta tak mau berspekulasi, apakah rekaman pembicaraan itu dihilangkan atau hilang secara tak sengaja, namun menurutnya tempat penyimpanan alat bukti di Polri sejauh ini memang tidak representatif, sehingga mudah untuk hilang atau diambil diam-diam.
 
“Tempat menyimpan alat bukti di kepolisian itu sembarangan dan tidak punya penyimpanan yang aman. Jadi sangat mungkin bukti rekaman hilang di Bareskrim,” kata dia.
 
Menurutnya, anggota Dewan perlu memanggil Kabareskrim Komjen Ito Sumardi untuk meminta kejelasan soal keberadaan rekaman pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ary Muladi.
 
Keberadaan rekaman pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ary Muladi kembali dipertanyakan setelah pengacara terdakwa kasus korupsi Anggodo Widjojo meminta rekaman itu dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Korupsi.
 
Mereka mengatakan, rekaman itu harus diperdengarkan untuk membuktikan adanya rekayasa yang melibatkan Ade Rahardja dan Ary Muladi.
 
Ade Rahardja adalah deputi penindakan KPK dan Ary Muladi adalah orang yang sebelumnya dituduh menyerahkan uang dari Anggodo untuk sejumlah pimpinan KPK.
 
Dia juga mengaku bertemu langsung dengan pimpinan KPK untuk menyerahkan uang sebesar Rp 5,1 miliar.
 
Di depan penyidik, awalnya Ary Muladi mengakui semua tuduhan itu namun belakangan dia mencabut pengakuannya tersebut.
 
Dia mengatakan uang dari Anggodo itu tidak pernah diserahkan secara langsung kepada pimpinan KPK namun melalui perantara bernama Yulianto yang sosok dan keberadaannya juga tidak pernah jelas hingga sekarang.
 
Mosi Tidak Percaya
Neta juga mendesak Komisi III DPR bisa mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, menyusul polemik percakapan rekaman pembicaraan antara Ary Muladi dan Ade Rahardja.
 
“IPW mendesak agar Komisi III membuat mosi tidak percaya dan KPK membuat tim invsetigasi soal rekaman [Ade-Ary] itu,” kata Neta.
 
Meski dalam Kitab Hukum Pidana tidak tertera pasal kebohongan publik, Kapolri bisa dijerat dengan pasal lain dalam pidana.
 
Antara lain pasal pemberian keterangan palsu, pasal kejahatan jabatan dan pasal penipuan serta penghilangan barang bukti.
 
Menanggapi rencana Komisi III yang akan  memanggil Kapolri untuk memberi penjelasan soal CDR dan rekaman pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ary Muladi, Neta mengingatkan agar anggota DPR tidak terkecoh.
 
“Rekaman berbeda dengan CDR. CDR itu beda dengan rekaman. Kalau CDR itu diucapkannya CDR,” kata Neta.
 
Tidak di Bawah Sumpah
Berbicara di tempat yang sama, Anggota DPD, Faroukh Muhammad menyatakan kalau hanya menyatakan kata “rekaman’ maka Kapolri tidak bisa langsung dituding.
 
“Katanya ada rekaman, CDR juga ada rekaman, tidak selalu harus suara. Jadi kalau isi yang dikatakan Kapolri, berarti harus diminta pertanggungjawaban tapi kalau dikatakan rekaman, itu bukan barang bukti masih petunjuk,” kata mantan Gubernur PTIK itu.
 
Menurut Farouk meski pun rekaman isi percakapan tidak ditemukan, Kapolri tidak bisa dipidanakan, karena pernyataannya saat itu [9 November 2009] disampaikan di rapat DPR, bukan di bawah sumpah.
 
“Kecuali Kapolri mengatakan itu di persidangan, kalau di pers dan DPR itu masalah publik bukan yuridis, kalau kebohongan di bawah sumpah bisa dipidana, ” kata Faoruk.
 

Penulis:

Sumber:-