Agusrin M Najamuddin (kiri) dan Andi Mallarangeng.

Kasus dugaan korupsi gubernur terpilih Bengkulu itu terkatung-katung selama dua tahun. Kejagung membantah, ada faktor Partai Demokrat.

Kejaksaan Agung belum melimpahkan perkara korupsi dengan tersangka gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin ke pengadilan karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Bengkulu.
 
“Pak Agusrin menang pilkada tapi ada protes. Maju ke Mahkamah Konstitusi. Belum ada putusan menang atau kalah,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung di Jakarta, hari ini.
 
Agusrin adalah gubernur terpilih Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin. Dia tersandung kasus dugaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan BPHTB senilai Rp  27,6 miliar.  Kejaksaan Agung sudah menetapkan Agusrin sebagai tersangka sejak dua tahun lalu tapi perkaranya hingga kini tak jelas kelanjutannya.

Dalam pilkada Juli lalu, Agusrin diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan membagikan membagikan hand tractor dan kompor gas yang merupakan bantuan pemerintah pusat. Kecurangan itu kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
 
Menurut Hendarman, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Agusrin tidak bersalah maka dia harus dilantik terlebih dahulu menjadi gubernur, dan sesudahnya diambil tindakan hukum. “Kalau sudah dilantik maka dinonaktifkan sampai bisa dibuktikan bersalah atau tidak. Kalau dalam proses persidangan tidak bersalah, bisa diangkat kembali” jelas Hendarman.
 
Penambahan Nomor
Kasus yang melilit Agusrin bermula ketika Provinsi Bengkulu mendapat dana Rp 27,6 miliar dari bagi hasil PBB dan BPHTB, pada 2006. Dana itu seharusnya masuk ke rekening kas umum daerah Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Tapi pada 22 Maret 2006, Agusrin mengirim surat ke Menteri Keuangan mengenai penambahan nomor rekening atas nama Dispenda Bengkulu di BRI cabang Bengkulu.
 
Rekening itu kemudian menampung dana PBB dan BPHTB sehingga mempermudah pengambilan dana itu tanpa ijin DPRD. Agar tidak ketahuan, Agusrin lalu memerintahkan BUMD Mandiri seolah-olah menanamkan modal di suatu usaha.
 
Tapi belakangan, BPK Palembang mengendus modus korupsi itu karena menemukan kejanggalan penggunaan dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 21,3 miliar. Kepala Dispenda Bengkulu Chairudin diduga ikut menikmati dana itu sebanyak Rp 21,3 miliar. Sedangkan Agusrin diduga mendapat Rp 6 miliar melalui ajudannya.

Temuan BPK itulah yang ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Chairuddin lalu divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung pada bulan Febuari 2009. Terungkap dalam persidangan, dana yang diambil oleh Chairudin diketahui oleh Agusrin.
 
Partai Demokrat
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy sebetulnya sudah menyusun dakwaan untuk Agusrin dan rencananya perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juli lalu. Namun entah mengapa, rencana itu tak berlanjut.
 
Menurut Hendarman, pelimpahan perkara Agusrin ke pengadilan yang membutuhkan waktu lama, bukan disebabkan oleh faktor Partai Demokrat, partai yang mencalonkan Agusrin sebagai gubernur.
 
“[Partai Demokrat] itu, kita tidak lihat. Bukan hanya Demokrat, ada Golkar, ada PDIP juga kita perlakukan sama. Bukan karena partainya. Bukan hanya Pak Agusrin. Ada bupati lain yang bermasalah juga saya tunda,” kata Hendarman.
 
Menurut Hendarman jika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan maka tidak ada kesempatan bagi Agusrin menjadi gubernur. Nah loh.

Penulis:

Sumber:-