Tanda gambar PDIP dan Miranda Goeltom
Miranda di luar negeri, Engelina Patiasina menyatakan pemilihan Miranda atas petunjuk partai. 
 
Memang tak mudah bagi KPK memastikan panggilannya bakal dipenuhi oleh saksi. Seperti Senin, 4 Oktober, Miranda Goeltom tak muncul memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia, menurut juru bicara KPK, Johan Budi, berada di luar negeri, entah di mana.
 
Miranda, adalah saksi tersangka kasus suap dalam pemilihan dirinya sebagai deputi gubernur senior BI enam tahun lalu. Dalam status ini, KPK tak bisa, misalnya, mencekal Miranda agar tak ke luar negeri.
 
Padahal kesaksian Miranda diperlukan. Ia, misalnya, dari pengakuan dalam sidang-sidang Tipikor sebelumnya dalam kasus yang sama, ada dalam pertemuan yang antara lain dihadiri sejumlah anggota DPR yang kini menjadi tersangka dan beberapa sudah divonis.
 
Kasus yang terjadi pada 2004 dan terungkap pada 2008 karena salah seorang anggota DPR periode 199-2004 melaporkan ke KPK kasus ini. Hingga hari Miranda tak memenuhi panggilan KPK, pengadilan Tipikor telah memvonis empat mantan anggota DPR 199-2004.
 
Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Endin Soefihara, dan Udju Juhaeri. Keempatnya divonis bersalah melanggar sejumlah pasal dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Pada satu September silam, wakil ketua KPK bidang penindakan Bibit Samad Riyanto mengumumkan 26 tersangka baru dalam kasus ini. Beberapa nama besar populer di antara ke-26 orang itu, di antaranya: Pandan Nababan, Paskah Suzeta, dan Max Moein.
 
Kala itu kritik pun muncul. KPK dianggap tak adil, karena baru bisa menjaring penerima suap. Lalu siapa pemberi suap?
 
Melacak aliran dana yang diberikan kepada sejumlah tersangka, dalam kasus ini memang termasuk sulit. Beberapa kunci tak bisa atau masih sulit diperiksa.
 
Dalam sidang-sidang sebelumnya, terungkapkan bahwa dana berupa cek perjalanan dibagikan kepada para tersangka oleh orang suruhan Nunun Nurbaeti. Bagaimana dana sampai kepada Nunun, yang bersangkutan pernah diperiksa oleh KPK, namun kala itu ia membantah sangkaan tersebut.
 
Kini, Nunun belum bisa dihadirkan. Beberapa panggilan tak bisa dipenuhi, karena ia menderita sakit berkaitan dengan ingatan, menurut pengacaranya yang dikuatkan surat dokter. KPK pun, belum menjadwalkan dengan pasti kapan Nunun akan dipanggil.
 
Engelina: Kebijakan dari Partai
Dana ini terlacak karena nomor seri cek perjalanan diketahui asal-usulnya. Cek perjalanan dari bank International Indonesia, dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya. Klien ini, PT First Mujur Transplantation & Industry, sebuah perusahaan agro industri, terutama kelapa sawit.
 
PT First Mujur memerlukan cek perjalanan untuk membayar lahan di Sumatra yang dibeli berpatungan dengan seorang bernama Fery Yen. Fery ini yang mengurus pembelian, dan ia juga yang minta dibayar dengan cek perjalanan berjumlah Rp 24 miliar a Rp 50 juta per lembar cek.
 
Tak jelas bagaimana ceritanya, cek sampai ke Nunun.  Fery, pemegang cek tersebut sebelum ke tangan Nunun, mestinya bisa menjelaskan. Tapi ia sudah meninggal pada 7 Januari 2007. Kemungkinan yang bisa ditebak, baik Fery maupun Nunun bertemu atau bersinggungan di perusahaan sawit.
 
Fery, sudah disebutkan, berpatungan dengan PT First Mujur membeli lahan perkebunan kelapa sawit. Nunun, presiden komisaris PT Wahana Esa Sejati, didirikan pada 1988, bergerak di kepala sawit.
 
Tampaknya hubungan dua pihak ini yang perlu dicari, biarpun kantor PT Wahana Esa Sejati sudah tutup, dan kantor ini ditempati PT Bumi Wahana. Bisa jadi kedua "Wahana" itu masih berkaitan.
 
Jadi, KPK mesti mencari jalan memeriksa Nunun.
 
Sementara itu di hari Miranda mangkir dari KPK, tiga saksi lain yang dipanggil hadir. Yaitu dua yang sudah divonis: Hamka Yandhu, Dudie Makmun Murod, serta seorang lagi Engelina Patiasina.
 
Menurut Engelina yang menjawab beberapa pertanyaan wartawan, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dari Fraksi PDI-P. Engelina mengaku hanya ditanyai beberapa pertanyaan oleh penyidik. "Saya hanya ditanya tentang teman-teman," tutur Engelina.
 
Soal pemilihan Miranda Goeltom, kata Engelina, itu tak ditanyakan. Namun menjawab pertanyaan wartawan, Engelina membenarkan bahwa kebijakan untuk memilih Miranda datang dari Partai. Katanya, "Ya, kebijakan Partai [untuk memilih Miranda].”
 
Tampaknya sudah semakin jelas perkara ini, namun masih juga terancam buntu, kalau rantai yang hilang tak tersambungkan lewat kesaksian atau bukti lain. Yaitu, bagaimana cek perjalanan di tangan Fery sampai ke Nunun Nurbaeti.
 
Atau sebaliknya, bagaimana Nunun mendapatkan cek perjalanan yang dibayarkan oleh PT First Mujur kepada Fery Yen. Cek yang dipesan oleh Artha Graha ke BII untuk membayar Fery Yen. Pemesanan cek bersamaan dengan penentuan siapa menjadi deputi gubernur senior BI. Lewat pemungutan suara, Miranda terpilih hari itu.
 
Dan beberapa lama kemudian, pembelian lahan perkebunan sawit oleh PT First Mujur dan Fery dibatalkan. Andai ini sebuah puzzle, gambar itu sudah terlihat kepala dan ekornya. Cuma badan yang menentukan jenis sosok gambar ini, belum ditemukan.
 

Penulis:

Sumber:-