Abbas Said saat mengikuti tes kepatutan dan kepantasan di Komisi III DPR, 2 Desember 2010.

Saat menjadi hakim agung, utang tunggakan perkaranya banyak dan ikut menjadi pemohon judicial review UU KY

Bekas hakim agung yang kini menjadi anggota Komisi Yudisial Abbas Said dinilai tidak pantas memimpin komisi pengawas hakim tersebut. Hasil penelusuran jejak rekam yang dilakukan Koalisi Pemantau Peradilan menunjukkan integritas dan independensi ayah kandung pengacara Farhat Abas itu diragukan.
 
“Kami khawatir akan terjadi proses pelemahan dari dalam terhadap eksistensi KY dan KY sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” kata Nurcholis Hidayat dari Koalisi Pemantau Peradilan yang hari ini Kantor KY.
 
Menurut Nurcholis, KY membutuhkan figur yang bersih untuk memperkuat lembaga tersebut. Padahal, dari hasil jejak rekam yang dilakukan, Abas Said adalah salah satu dari 31 hakim agung yang mengajukan judicial revew Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.  Langkah ke-31 hakim agung itu disebut-sebut sebagai upaya memperlemahkan pengawasan KY terhadap hakim
 
Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah seperti ICW, Transparency Internation Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Indonesia Legal Round Table juga mendapatkan temuan bahwa saat menjadi hakim agung, Abbas memiliki tunggakan perkara yang cukup banyak.  “ Performanya sebagai hakim agung juga dipertanyakan,” kata Hasril Hertanto yang juga dari Koalisi.
 
Setelah hari ini dilantik Presiden, tujuh anggota Komisi Yudisial besok akan melakukan pemilihan ketua. Kepala Biro Pengawasan Hakim KY, Eddy Hary Susanto yang menemui dan menerima laporan koalisi, Eddy mengaku belum mengetahui mekanisme internal pemilihan KY tersebut. Dia mengatakan, berdasarkan pemilihan ketua sebelumnya, pemilihan dilakukan oleh semua komisioner.
 
“Biasanya begitu ( dipilih komisioner), masing-masing komisioner memberikan suara tapi bisa saja berubah tergantung kesepakatan mereka, saya belum bisa memastikan,” kata Eddy.
 
Eddy mengatakan laporan dari Koalisi Pemantau Peradilan itu akan diteruskan ke Sekjen KY. Dia berharap Sekjen KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan komunikasi  dengan Koalisi. “Saya berharap Koalisi Pemantau Peradilan bisa turut memantau karena untuk mengawasi sekian ribu hakim  tetap dibutuhkan peran teman-teman,” katanya.

Penulis:

Sumber:-