Tiga terdakwa   Arief Lukman (kiri), Henry Waslinton (tengah) dan Donald Harris Bakara (kanan) mengikuti sidang pembunuhan nasabah Citibank Irzen Octa di PN Jakarta Selatan, Senin (24/10).
Bukti baru (novum) yang diajukan terdakwa berupa riwayat kesehatan Irzen Octa.

Tiga terpidana kasus perampasan hak kemerdekaan Irzen Octa, yakni Arief Lukman, Henry Waslinton dan Donald Haris Baskara akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menyerahkan bukti baru.

"Kita lengkapi novumnya," kata pengacara ketiga terpidana, Wirawan Adnan, ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, hari ini.

Sebelumnya Irzen Octa diberitakan meninggal dunia setelah mendatangi kantor Citibank di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto pada 29 Maaret 2011.

Saat itu, Irzen bertemu dengan Arief Lukman Cs terkait penagihan utang Irzen ke Citibank, kemudian korban bertemu dengan para terpidana lainnya di Ruang Cleo. Setelah bertemu para terpidana, Irzen kemudian terkapar di ruangan itu dan dinyatakan meninggal dunia.

Wirawan mengatakan pihaknya akan mengajukan bukti baru (novum) berupa riwayat kesehatan Irzen Octa dan adanya tindak lanjut dari Propam Polda Metro Jaya tentang pemeriksaan terhadap Ipda Mei Astuti sebagai ketua tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut Wirawan, tindak lanjut Propam tersebut terkait dugaan penyidik kepolisian yang melakukan penekanan dan pemaksaan ketika memeriksa saksi.

Ditambahkan Wirawan, novum lainnya yakni belum ada tindak lanjut dari laporan yang diajukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Mun'im Idris untuk visum ilegal.

Bukti baru lainnya dugaan keterangan saksi Tubagus Surya Kusuma yang tidak benar saat memegang nadi dan menyatakan Irzen Octa meninggal dunia di Ruang Cleo. "Hal itu berbeda dengan keterangan saksi lain yang ada di lokasi kejadian," tandas Wirawan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis ketiga terpidana dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan hukuman penjara satu tahun, dipotong masa tahanan.

Proses hukum berlanjut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun majelis hakim menghukum ketiga terpidana dengan Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan dan dipenjara selama lima tahun.

Pengacara mengajukan kasasi ke MA, namun majelis hakim menolak kasasi para terpidana atau menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menjalani hukuman lima tahun penjara.

Penulis: