Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas
KPK masih terkendala dalam pemulangan aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri.

Koruptor di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyembunyikan asetnya di luar negeri. Aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, terkadang terkendala dengan pengembalian aset yang berada di luar negeri.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengakui KPK masih terkendala dalam pemulangan aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Namun, menurut dia, melalui perjanjian bantuan timbal balik atau mutual legal assistance (MLA), KPK bisa melakukan pemulangan aset para koruptor itu.

"Pelacakan aset di luar negeri masih menjadi kendala dan belum maksimal. Maka, kita meningkatkan MLA dalm rangka pelacakan aset tersebut," kata Busyro, dalam lokakarya internasional bertajuk "Kerjasama Internasional dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik", di Yogyakarta, hari ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, dalam ceramahnya di forum yang sama, lebih menekankan pada tindakan pencegahan terkait pelarian aset hasil korupsi ke luar negeri.

Menurut dia, harus ada sistem kewaspadaan internasional yang menolak investasi berdasarkan aset dan uang hasil kejahatan, apalagi hasil korupsi. "Hasil investasi yang berasal dari korupsi, maka akan sangat sulit bagi negara asal untuk menyelamatkannya kembali," katanya.

Salah satu aspek dalam MLA adalah adanya upaya pengembalian aset yang sudah dibawa kabur ke luar negeri. Jika aset hasil korupsi tersebut berhasil dikembalikan, maka akan dibuat perjanjian mengenai pembagian aset antara negara asal koruptor dengan negara tempat aset tersebut disimpan.

Salah satu kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Nazaruddin pun diduga menyembunyikan asetnya di luar negeri. KPK saat ini tengah melacak aset milik Nazaruddin yang berhasil dilarikan ke luar negeri itu.

Penulis: