Ilustrasi orang kecanduan narkoba.
Kejahatan narkotika masuk dalam klasifikasi kejahatan serius jadi tidak bisa serta merta hukuman mati dalam kasus itu dikatakan sebagai  pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kalau kita lihat perspektif HAM, pada pasal 28 ayat 1 dikatakan bahwa hak hidup manusia adalah hak mutlak. Tidak bisa dikurangi. Artinya, hukuman mati tidak dibenarkan. Tapi dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2005, tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, salah satu pasalnya menyatakan, kalau negara belum bisa menghapuskannya (hukuman mati), hukuman mati  hanya diperbolehkan untuk kejahatan serius," ujar anggota Komnas HAM  periode 2007-2012, Hesti Armiwulan, kepada Beritasatu.com, Jumat (5/10).

Dikatakan Hesti, negara mengklasifikasikan narkoba dalam kejahatan serius. Karena itu, hukuman mati tidak serta merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, sepanjang melalui pengadilan yang fair.

"Dampak dari narkoba sangat merusak. Kita semua tahu undang-undang psikotropika menjelaskan narkoba berbahaya dan masuk dalam kejahatan serius. Dengan begitu, hukuman mati diperbolehkan asalkan berdasarkan keputusan hakim  melalui pengadilan yang fair," tambahnya.

Adapun Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis, turut menyampaikan negara-negara  internasional pun mulai mengurangi penerapan hukuman mati.

"Pada prinsipnya, perkembangan dunia internasional menunjukan grafik  negara-negara mulai mengurangi penerapan hukuman mati. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB diharapkan juga mengurangi  hukuman mati, sampai dengan meniadakan hukuman mati," katanya.

Namun, lanjut Nurcholis, bukan berarti kejahatan narkoba dibenarkan. Karena, dampak narkoba sangat membahayakan bagi kemanusiaan.

"Bukan berarti membenarkan narkoba. Tidak sama sekali. Karena itu, memang  kejahatan yang membahayakan. Tapi, hukuman tidak selalu dengan itu.  Misalnya diberikan hukuman seumur hidup atau dibuat tidak lagi mampu  secara ekonomis, dibikin miskin. Itu merupakan hukuman alternatif,"  terangnya.

Nur Cholis menuturkan, pemberian hukuman bukan untuk balas dendam. Tapi memberikan efek dan menciptakan ketertiban.

"Hukuman itu bukan untuk balas dendam tapi memberikan efek dan menciptakan ketertiban," tukasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menganulir keputusan hukuman mati terhadap  bandar narkoba Hengky Gunawan pada Agustus 2011. Majelis hakim agung mengabulkan permohonan kasasi dari Hengky Gunawan yang dikenal sebagai raja ekstasi dari Surabaya, Jawa Timur.

Menurut pemimpin sidang, Imron Anwari, putusan sebelumnya bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup itu tidak bisa dibatasi atau diabaikan siapapun termasuk putusan pengadilan.



Penulis: