Pekerja mengamati lokasi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional yang  amblas di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. FOTO: Joanito De Saojoao/SUARA PEMBARUAN
Namun, ia menegaskan tidak menerima seperserpun uang dari Kemenpora.

Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin mengaku didesak pihak Kemenpora untuk menandatangani rencana proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang. Meski begitu, Yasin menegaskan jika dirinya tidak menerima sepeserpun uang pelicin, dalam rencana proyek yang tidak dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Sebagai bupati, saya diminta untuk mengesahkan site plan. Tapi, sebelum mengesahkan, saya sudah meminta staf dan peneliti untuk melihat proyek tersebut. Sebab, sebagai bupati, saya harus mengecek adminstratif sebelum mengeluarkan site plan," kata Yasin di rumah dinasnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/11).

Dan hasilnya, ungkap Yasin, para peniliti meminta izin tersebut (Hambalang) untuk dilengkapi dengan Amdal. "Tapi, saat saya membawa penelitian ini, Kemenpora mengaku tengah memroses Amdal. Dan saya terus didesak untuk mengamankan proyek ini. Akhirnya karena saya tidak ingin disebut tidak kooperatif dan tidak mendukung program nasional, saya setujui rencana proyek tersebut. Tapi, SK-nya, saya tandatangani dengan tidak lazim. Karena saya dalam posisi didesak untuk menandatangani," ungkap Yasin.

Namun, Yasin mengaku tak gegabah. Untuk mengamankan diri, ia pun membuat klausul 'pengaman' dalam penandatanganan itu, yakni poin 4 dan 5 yang meminta Kemenpora segera menyelesaikan Amdal. 

"Hal ini supaya saya tidak disalahkan. Karena saya didesak, jadi saya membuat klausul pengamanan," ujarnya.

"Saya menyadari ada yang salah. Sangat bodoh jika saya langsung menerima ini dari instansi," lanjut Yasin.

Sebelumnya, dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bupati Bogor dan jajarannya dinyatakan melakukan pelanggaran dalam proses perizinan Hambalang.

Bupati Bogor telah menandatangai site plan, meskipun Kementerian Pemuda dan Olah Raga belum atau tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek Hambalang, sehingga diduga melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Bupati Bogor nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Peta situasi.

Penulis: