Gedung Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO: JG Photo/Afriadi Hikmal)
Dana bansos Kementerian PDT dinilai bermasalah ketika sampai pada tingkat implementasi kebijakan

Setelah pernah menjadi masalah dalam penyalurannya yang mencurigakan di Pemprov DKI Jakarta, dana bantuan sosial (bansos) kembali ditemukan bermasalah di Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (PDT) yang dipimpin Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faisal Zaini.
 
Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), penyaluran dana bansos itu didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 18 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Daerah Tertinggal dan desa tertinggal. Tujuannya adalah untuk mengurangi permasalahaan daerah, memberdayakan masyarakat, dan berkurangnya kesenjangan sosial antara masyarakat.
 
Hal itu bermasalah ketika sampai pada tingkat implementasi kebijakan.

"Sangat mengesalkan sekali bila melihat adanya potensi penyimpangaan sebesar Rp63.005.924.868 di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal," kata Uchok Sky Khadafi, dari Fitra, di Jakarta, hari ini.
 
Darimana datangnya angka itu?

Uchok menjelaskan ada alokasi anggaran sebesar Rp57,8 miliar yang dicairkan tidak berdasarkan Proposal atau Surat Keputusan (SK) Bupati tentang lokasi penerimaan bantuan, tanpa surat Perintah Kerja (SPK), dan tanpa Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
 
Yang memenuhi kriteria di atas adalah program bansos seperti penyediaan Sarana Air bersih di Kabupaten Morowali sebesar Rp300 juta, air bersih di kabupaten Lebong sebesar Rp298 juta, sarana air bersih di Halmahera Timur sebesar Rp313 juta, air bersih kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp493 juta, dan Paket Dermaga di Muna sebesar Rp396 juta.
 
Lalu ada alokasi anggaran sebesar Rp5,1 miliar yang tidak ada kontrak dan BAST pekerjaan. Misalnya proyek jalan desa di kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 325 juta, dan proyek pasar desa di Kabupaten Alor sebesar Rp663 juta.
 
"Aparat Hukum seperti KPK, kepolisian, atau Kejaksaan agar segera melakukan penyelidikan terhadap kasus Bansos di Kementerian PDT," tegas Uchok.

Apalagi, lanjutnya, BPK sendiri sudah menemukan dugaan permasalahan dalam penyaluran dana bansos di  Kementerian itu. Secara jelas, temuan BPK di Kementerian PDT pada semester I tahun 2012 jelas menyatakan bahwa pengeluaran anggaran sebesar Rp63 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah berpotensi terjadi penyimpangaan.
 
"Kami berharap DPR bisa mendorong kasus ini asgar segera dikerjakan aparat hukum," tukasnya.


Penulis: