Ilustrasi Chevron
Perpanjangan masa penahanan karyawan Chevron yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi biremediasi itu atas penetapan PN Jakarta Selatan.

Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa perpanjangan masa penahanan enam dari tujuh tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), tidak perlu menunggu putusan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Perpanjangan masa penahanan itu berkaitan dengan proses penyidikan. Jangan disangkutpautkan dengan gugatan praperadilan. Ini dua hal yang berbeda," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Sabtu (24/11).

Untung mengatakan, perpanjangan masa penahanan selama 30 hari itu adalah atas penetapan PN Jakarta Selatan. "Terhitung mulai tanggal 25 November ini, masa penahanan diperpanjang selama 30 hari," jelasnya.

Presiden Direktur (Presdir) PT Chevron, A. Hamid Batubara, sebelumnya mempertanyakan perpanjangan masa penahanan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak lazim, karena dilakukan Kejagung sebelum PN Jakarta Selatan membuat keputusan atas praperadilan yang diajukan oleh keempat karyawan Chevron.

Keempat karyawan Chevron dimaksud merupakan tersangka kasus dugaan korupsi bioremediasi Chevron. Mereka adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti; Team Leader SLN Kabupaten Duri Provinsi Riau, Widodo; Team Leader SLS Migas, Kukuh; dan General Manager SLS Operation, Bachtiar Abdul Fatah.

Mereka mengajukan gugatan karena tidak terima dengan upaya penahanan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejagung pada 26 September kemarin. Dalam gugatan itu, mereka mempertanyakan dasar hukum penahanan yang dilakukan penyidik Kejagung. Keempat tersangka itu menyakini bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, sehingga penyidik tidak memiliki dasar melakukan penahanan.

Sementara, dua tersangka lain dalam perkara ini tidak mengajukan gugatan praperadilan. Mereka berasal dari pihak kontraktor, yakni Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan, serta Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri.

Penyidik tindak pidana khusus Kejagung sebenarnya menetapkan tujuh tersangka. Satu orang tersangka yang belum pernah menjalani pemeriksaan adalah General Manager SLN Operation, Alexiat Tirtawidjaja. Dia disebutkan masih berada di Amerika Serikat untuk mendampingi suaminya yang menderita sakit.

Penulis: