Seorang anggota Polisi Militer berjalan melintasi Rutan Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. FOTO: Afriadi Hikmal/ JAKARTA GLOBE
Penggunaan rutan tersebut termasuk tindakan yang membawa-bawa militer ke ranah sipil.

Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika menyebut penggunaan rumah tahanan militer Guntur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi preseden buruk. Pasalnya, penggunaan rutan tersebut termasuk tindakan yang membawa-bawa militer ke ranah sipil.
 
"Sejarah akan mencatat KPK saat ini pernah mencampuradukkan itu, sampai sekarang masih belum diganti nama rutan militer," kata Gede Pasek di  gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Selasa (4/12).
 
Padahal, lanjutnya, pemisahan penanganan hukum militer dan sipil, merupakan tuntutan reformasi. "Militer punya penanganan hukum dengan anggaran yang berbeda. Sipil punya sendiri dan hal ini dipisahkan sejak reformasi," lanjutnya.
 
Tak cuma itu, penggunaan rutan Guntur juga bisa memberi dampak lain, yakni kekhawatiran adanya adu domba antara Kepolisian dan TNI.

"Saya nilai ini militer masuk ke ranah hukum sipil, orang sipil dibawa  ke situ (rutan) tidak pantas, karena statusnya rutan militer. Kalau mau peradilan militer juga dipakai," tutup ketua DPP partai Demokrat ini.
 
Karena itu, ujarnya, jika KPK tetap ingin menggunakan rutan tersebut sebagai tempat penahanan, maka sebaiknya nama Guntur diubah menjadi rutan khusus koruptor.

"Atau KPK dapat menggunakan rutan lainnya yang masih di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, "paparnya.

Seperti diketahui, tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulator sim Irjen Pol Djoko Susili akhirnya ditahan KPK di rutan Guntur, Senin (3/12) kemarin. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp120 miliar tersebut, Jenderal bintang dua itu dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Penulis: