Gedung Mahkamah Agung. FOTO: BeritaSatu TV
Permasalahannya yakni adanya ketentuan wadah tunggal organisasi advokat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menghimbau agar konflik berkepanjangan organisasi advokat harus dihentikan.

Situasi tersebut mempengaruhi sistem penegakkan hukum mengingat advokat salah satu pilar utamanya.

"Konflik yang berlarut-larut di advokat dan ketidakmampuan advokat melakukan reformasi di dalam profesi advokat, tidak boleh terus dibiarkan," kata Ketua Bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat Taufik Basari, di Jakarta, Sabtu (29/12).

Menurutnya, Ikadin mendukung perubahaan UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, guna menghindari konflik berkepanjangan sekaligus memperkuat posisi advokat.

"Melalui perubahan UU ini, Ikadin juga berharap agar advokat dapat menjadi salah satu penggerak dalam membersihkan proses peradilan, melakukan penegakan HAM serta menegakkan kebenaran dan keadilan," ujarnya.

Konflik advokat terjadi berlarut-larut. Salah satu akar permasalahannya yakni adanya ketentuan wadah tunggal organisasi advokat yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Meski beberapa organisasi advokat telah mengujinya ke Mahkamah Konstitus (MK)i, dan telah diputuskan, namun faktanya belum memberikan hasil positif demi perbaikan organisasi advokat di Indonesia.


Penulis: