MA Minta Daming Sunusi Dimaafkan

MA Minta Daming Sunusi Dimaafkan
Calon Hakim Agung sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel M Daming Sanusi. ( Foto: Antara )
/ BSTV Rabu, 16 Januari 2013 | 14:10 WIB
"Hakim juga manusia bisa salah dan khilaf. Dia sudah minta maaf ke publik."

Mahkamah Agung (MA) menyatakan harapannya agar masyarakat tidak lagi memojokkan calon hakim agung Daming Sunusi atas perkataannya soal korban perkosaan yang menuai banyak kecaman publik.

Humas MA, Ridwan Mansyur, menyatakan memang di dalam kode etik dan  pedoman hakim, ada aturan tegas bahwa hakim berperilaku arif dan  bijaksana.

Hal itu dijabarkan lagi untuk berlaku sopan santun dan  memiliki kosa kata bagus, baik saat dinas maupun di luar dinas.

"Meski demikian, hakim juga manusia bisa salah dan khilaf. Dia sudah minta maaf ke publik," kata Ridwan di Jakarta, Rabu (16/1).

Walau demikian, dia menekankan pihaknya takkan menghalangi apabila  ada sanksi dari pihak pengawas, dalam hal ini Komisi Yudisial atau pimpinan MA.

"Yang bersangkutan sudah ke KY, dan di depan komisioner KY sudah  tandatangani acara pemeriksaan. Dan yang bersangkutan sudah sampaikan juga ke MA soal ini," ujarnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di DPR, Daming membuat lelucon dengan menyebut 'yang  diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati'.

Ironisnya, para anggota DPR yang  mendengarnya juga ikut tertawa mendengar pernyataan Daming. Namun, keesokan harinya Daming secara terbuka telah meminta maaf kepada publik.

Pendapat senada disampaikan anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, yang meminta MA dan KY tidak membunuh karier Daming Sunusi lantaran  pernyataannya kontroversialnya.

"KY berlebihan kalau mencopot, tak mencopot hakim seperti Yamani dalam  kasus pemalsuan vonis. Kalau Daming itu kan grogi dan tidak beruntung  saja," kata Trimedya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu  (16/1).

Hakim Yamani adalah hakim agung yang diduga memalsukan vonis bandar  narkoba sehingga makin ringan. Kasunya terjadi jauh sebelum kasus Daming muncul ke publik.

Menurut Trimedya, Daming sudah mengakui tidak sengaja dan saat  melontarkan pernyataan tersebut dihinggapi grogi. Pencopotan jabatan sah saja dilakukan bila  pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja.

"Pelanggaran Daming meski masuk katagori pelanggaran kode etik namun  tidak dilakukan dengan sengaja. Maka MA dan KY harus objektif dalam  menilai kasus tersebut," tutur Trimedya.

Dia melanjutkan bahwa sanksi sosial terhadap Daming sudah cukup, apalagi masih ditambah berbagai fraksi di DPR yang menyatakan takkan meloloskan Daming menjadi Hakim Agung.

CLOSE