Jaksa Agung RI Basrief Arief mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR membahas anggaran Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).
Kasus penembakan misterius 1982 - 1985 juga akan dibahas.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM tahun 1965 dan kasus penembakan misterius 1982-1985.

Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan, koordinasi itu diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi dalam menyelesaikan kedua kasus tersebut.

"Jangan sampai kami memberi petunjuk, tapi Komnas HAM malah memberikan (jawaban) argumentasi saja, tanpa mau memenuhi petunjuk," kata Basrief di Jakarta, Jumat (18/1).

Namun, Basrief belum menyebutkan kapan pertemuan dengan Komnas HAM itu akan dilakukan. "Belum ada waktu untuk pertemuan dan koordinasi itu," katanya.

Komnas HAM sebelumnya menyatakan tidak perlu memenuhi petunjuk jaksa mengenai syarat formal, karena dalam penanganan kasus Tanjung Priok, penyelidik Komnas HAM tidak di bawah sumpah.

Sedangkan mengenai syarat materiil, Komnas menegaskan sudah menyebut pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus '65 dan penembakan misterius, yakni Kopkamtib. Menurut Komnas, adalah tugas penyidik kejaksaan untuk menentukan siapa oknum Kopkamtib yang harus diseret ke pengadilan.

Penulis: /WBP