Gubernur Riau Rusli Zainal (kanan) dikawal oleh petugas bergegas keluar gedung seusai diperiksa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (30/8). Rusli Zainal diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. FOTO ANTARA/Reno Esnir/ed/NZ/12.
Dalam sidang perkara PON Riau dengan terdakwa Eka Dharma Putra, nama Rusli disebut sebagai sebagai otak suap kepada anggota DPRD Riau.

Jakarta -
Gubernur Riau Rusli Zainal kerap disebut terlibat dalam dua kasus korupsi, yakni dugaan korupsi izin alih fungsi hutan dan PON Riau. Atas dugaan keterlibatannya di dua kasus itu, KPK berkali-kali memanggil Rusli untuk dimintai keterangan.

Pada hari Jumat (1/2) pekan lalu, KPK melakukan gelar perkara kedua kasus tersebut. Diduga, gelar perkara itu dilakukan karena penyelidik KPK sudah menemukan dua bukti yang cukup untuk menaikkan kedua kasus itu ke tahap penyidikan. Dinaikkannya sebuah kasus korupsi ke tingkat penyidikan, maka akan ada pihak yang diduga bertanggung jawab, dengan kata lain, sudah ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait hal tersebut, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK belum mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) terkait dua perkara korupsi di Riau.

"Belum ada sprindiknya," kata Johan kepada Beritasatu.com, Rabu (6/2).

Ketika ditanyakan tentang kesepakatan dengan penyidik terkait penetapan Rusli sebagai tersangka meski sprindik belum dibuat, Johan mengaku belum mendapatkan info.

Dalam penetapan sejumlah kasus di KPK, persoalan sprindik hanyalah masalah administrasi. Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana talangan Bank Century, KPK sudah mengumumkan dua orang tersangka, yaitu Budi Mulya dan Siti Fajrijah sebagai tersangka. Namun sprindik atas nama keduanya dibuat kemudian.

Rusli Zainal diduga terlibat dalam kasus korupsi izin alih fungsi hutan. Sementara dalam sidang perkara PON Riau dengan terdakwa Eka Dharma Putra, nama Rusli disebut sebagai sebagai otak suap kepada anggota DPRD Riau.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Riau Lukman Abbas mengaku diperintah Rusli untuk menyiapkan dana sebesar Rp 1,8 miliar kepada anggota DPRD Riau agar meloloskan proposal tambahan dana PON.

Saksi lainnya dalam sidang perkara PON Riau dengan terdakwa Rahmat Saputra, yaitu Manajer PT Adhi Karya Diki Aldianto mengaku pernah memberikan uang senilai Rp 500 juta kepada Rusli Zainal melalui stafnya. Uang tersebut adalah ucapan terima kasih karena Rusli berhasil menambah anggaran proyek PON.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan lebih dari sepuluh orang tersangka. Mereka adalah M Faisal Aswan dan Muhammad Dunir merupakan dua anggota DPRD
Riau, sementara Eka Dharma Putra adalah Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Kemudian Rahmat Saputra diketahui adalah karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Dua orang lainnya adalah Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dan Taufan Andorso Yakin, Anggota DPRD Riau. Enam sisanya adalah  Adrian Ali, Teuku Muhazzar, Zulfan Hery, Syarief Hidayat, M Roem Zein, Turoechan Ashari, dan Abubakar Sidik.

Penulis: