Mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM, Jacobus Purwono (kanan) dan Kepala Sub-Direktorat Energi, Kosasih Abbas (kiri) saat menunggu sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. FOTO: Afriadi Hikmal/ JAKARTA GLOBE

KPK sudah berusaha memberikan penghargaan terhadap Kosasih dengan tuntutan hukuman yang lebih ringan.

Jakarta - Terdakwa kasus korupsi pengadaan Solar Home System (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kosasih Abbas mengaku kecewa terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sebab, dirinya menganggap vonis empat tahun dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan, terlalu berat padahal sudah membongkar kasus yang diaanggp merugikan negara Rp 80 miliar tersebut.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan terhadap Kosasih, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan seharusnya majelis hakim turut memberikan apresiasi kepada Kosasih yang telah bertindak sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi sekaligus pelaku yang membongkar kasus korupsi.

"Tentu kewenangan hakim yang dapat memutuskan bersalah atau tidak. Tetapi, memang seharusnya hakim ikut juga berikan apresiasi," kata Johan Budi, Kamis (7/2) petang.

Menurut Johan, KPK sudah berusaha memberikan penghargaan terhadap Kosasih dengan menuntut eks Kepala Sub Usaha Energi Terbarukan di Kementerian ESDM tersebut dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan atasannya Jacob Purwono yang didakwa melakukan perbuataan yang sama.

"Kosasih sudah melakukan tindakan-tindakan sebagai JC. Dilevel KPK, penghargaaan adalah pada batas kewenangan KPK, yaitu sampai penuntutan. Di mana, Kossih dituntut lebih ringan dari pada Jacob," ujar Johan.

Oleh karena itu, lanjut Johan, KPK berharap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) bisa memberikan apresiasi terhadap Kosasih ketika menjalani hukuman penjara. Mengingat, menetapkan seorang pelaku tindak pidana sebagai JC adalah keputusan bersama antara KPK, Kemkumhan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK Koordinasikan Kosasih Dapatkan Penghargaan Sebagai JC
Secara terpisah, Juru Bicara LPSK, Maharani Siti Sophia mengatakan bahwa dalam setiap mengambil keputusan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan status JC seorang terdakwa. Sebagaimana, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Tertentu.

"Apakah dalam putusan hakim ini, telah mempertimbangkan ketentuan SEMA atau tidak, kami tidak tahu. Sebab, SEMA tidak mengatur secara teknis apakah pertimbangan JC itu harus dituangkan tertulis dalam putusan atau tidak," ungkap Maharani, Kamis (7/2).

LPSK menilai, Kosasih telah mendapatkan penghargaan sebagai JC. Hal itu terlihat dalam pertimbangan dalam tuntutan jaksa yang menyebut telah menetapkan Kosasih sebagai JC. Sehingga, mendapatkan vonis yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, Jacob Purwono.

Terkait ketidakpuasan Kosasih terhadap vonis, menurut Maharani, itu semua mutlak kewenangan hakim dan tidak ada satupun orang yang bisa melakukan intervensi terhadap putusan hakim.

Oleh karena itu, lanjut Maharani, LPSK akan berkoordinasi dengan Kemkumham agar Kosasih mendapatkan penghargaan lain karena telah bersedia membongkar kasus korupsi. Padahal, kasus tersebut telah membuatnya sebagai pesakitan.

"Selanjutnya, LPSK akan mengkoordinasikan dengan Kemkumham terkait bentuk penghargaan lain yang bisa diberikan kepada Kosasih selaku JC, seperti remisi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum," ungkap Maharani.

Seperti diketahui, Kosasih divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta. Sedangkan, atasannya, Jacob Purwono divonis dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,03 miliar.

Vonis yang diterima Kosasih tersebut tidak jauh berbeda dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, jaksa memberikan tuntutan terhadap Kosasih lebih ringan dari pada terdakwa Jacob Purwono yang dituntut dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara. Dengan pertimbangan bahwa Kosasih telah ditetapkan oleh KPK menjadi Justice Collaborator.

"Perbuatan terdakwa dua, Kosasih Abbas, sejak penyidikan telah berperilaku kooperatif dalam mengungkap perkara ini. Sehingga, telah ditetapkan oleh KPK sebagai Justice Collabolator," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Risma Ansyari saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/1).

Selain itu, jaksa menilai, Kosasih telah berterus terang mengenai perbuatannya dan menyesali perbuatan. Ditambah lagi, telah mengembalikan uang sebesar Rp 150 juta ke KPK. Sehingga, dianggap sebagai hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko sama sekali tidak menyebut posisi Kosasi sebagai JC. Dalam hal yang meringankan, majelis hakim hanya mengatakan Kosasih telah berterus terang tentang perbuatannya di persidangan, telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil, berlaku sopan dan masih mempunyai tanggungan keluarga.


Penulis: Suara Pembaruan/N-8/FER