Juru Bicara KPK, Johan Budi

Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membantah isu yang menyebut bahwa lembaga antikorupsi itu akan menjemput tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Anas Urbaningrum di kediamannya untuk dilakukan penahanan, pada Rabu (27/2) sore ini.


"Mengenai isu apakah benar sore ini KPK akan menjemput Anas untuk dilakukan penahanan, itu isu menyesatkan. Tidak benar," kata Johan di kantor KPK, Jakarta. Johan menegaskan bahwa kabar tersebut bernilai hoax atau kebohongan. Sehingga, tidak perlu dipercaya.Sebaliknya, Johan mengimbau kepada pihak-pihak yang menyebarkan isu untuk berhenti dan fokus pada pemberantasan korupsi.


Johan menjelaskan bahwa setiap tersangka di KPK pasti akan ditahan. Tetapi, kapan penahanan tersebut tergantung dari pertimbangan penyidik.KPK diketahui memang baru menetapkan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang.


Selaku mantan anggota dewan, Anas diduga menerima hadiah atau janji. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.


"Berdasarkan hasil gelar perkara. Di mana dihadiri Pimpinan KPK dan tim yang tangani kasus Hambalang, maka telah ditetapkan atas nama AU (Anas Urbaningrum) mantan anggota DPR. Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Tipikor," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jumat (22/2).


Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Deddy Kusdinar dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng.


Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan Pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8

Sumber:Suara Pembaruan