Ketua Umum DPP KNPI ( versi kongres Bali) Azis Syamsuddin.

Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali mengeluarkan testimoni soal adanya keterlibatan sejumlah anggota DPR Komisi III dalam proyek pengadaan Simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. KPK pun segera menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan memanggil anggota DPR yang disebutkan Nazaruddin. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.

Hari ini, Kamis (28/2) Azis pun menjalani pemeirksaan di depan penyidik KPK. Usai diperiksa KPK, Azis hanya mau berkomentar sedikit soal pemeriksaan maupun tudingan Nazaruddin.

"Ya kita lihat perkembangan," kata Azis singkat sembari memasuki mobil anggota DPR Komisi III dari Fraksi PDIP yang juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus simulator, yaitu Herman Hery.

Awalnya, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tidak hanya ditangani oleh KPK. Mabes Polri menyatakan juga menangani kasus ini. Polri menetapkan Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen, Teddy Rusmawan sebagai Ketua Panitia Lelang pengadaan simulator SIM, Sukotjo Bambang dan Budi Susanto dari pihak swasta. Satu orang tersangka lainnya adalah Kompol Legimo yang bertindak sebagai bendahara Korlantas Mabes Polri.

Sementara KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil pada korps lalu lintas (Korlantas) Mabes Polri tahun anggaran 2011.

Mereka adalah Didik Purnomo, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan ini sekaligus Wakil Ketua Korlantas Mabes Polri, Sukotjo Bambang Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Budi Susanto  Dirketur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dan Djoko Susilo Kepala Korlantas Mabes  Polri.

Keempatnya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo pasal 56 KUHP. KPK juga sudah mencegah mereka bepergian ke luar negeri.

Kasus ini bisa terungkap berkat adanya laporan masyarakat pada awal 2012 ke KPK. Proyek ini menggunakan anggaran sneilai Rp196,8 miliar. Dari jumlah tersebut, diduga ada penggelembungan harga  yang menyebabkan
kerugian negara sebesar Rp90 miliar sampai Rp100 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menginstruksikan agar penanganan kasus simulator sepenuhnya ditangani oleh KPK. Pada 22 Oktober lalu, Kapolri Timur Pradopo menyatakan institusinya sudah sepenuhnya menghentikan proses penyidikan kasus simulator.

Penulis: Rizky Amelia