Lebak - Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) RI mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak melalui program bantuan stimulan perumahaan swadaya.

"Tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni di Lebak mencapai 2.000 unit dengan dana sebesar Rp 15 miliar," kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak Agus Rosyad di Rangkasbitung, Senin (13/5)

Menurut Agus, selama ini program bantuan stimulan perumahaan swadaya (BSPS) di Kabupaten Lebak sangat positif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program BSPS tahun 2012 berjalan sukses memperbaiki rumah sebanyak 3.700 unit rumah tidak layak huni. Masyarakat yang mendapat program BSPS tinggal bersama keluarga dengan kondisi layak huni dan sehat.

Pemerintah melalui Kempera tahun 2013 akan memperbaiki sebanyak 2.000 unit rumah tidak layak huni tersebar di 11 desa di Kabupaten Lebak.

Dalam program perbaikan rehabilitasi rumah tersebut dialokasikan dana sebesar Rp 15 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami berharap realisasi perbaikan rumah tidak layak huni pada Mei ini bisa segera dicairkan dana program BSPS itu," katanya.

Ia mengatakan, proses pencairan dana perbaikan rumah tidak layak huni bekerja sama BRI sesuai "memorandum of understanding (MoU)" Kempera RI.

Masyarakat bisa mencairkan dana tersebut melalui rekening masing-masing.

Namun, kata dia, pencairan itu dilakukan dua tahap guna menghindari penggunaan dana untuk kepentingan lain, seperti membeli elektronik atau mebel. Sebab dana program BSPS ini untuk dimanfaatkan pembangunan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami mengimbau masyarakat agar bantuan program BSPS ini agar digunakan untuk perbaikan rumah dan bukan untuk urusan konsumtif," ujarnya.

Ia menyebutkan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan perbaikan rumah tidak layak huni juga melibatkan 37 tenaga pendamping masyarakat (TPM).

Mereka para TPM yang melakukan pengawasan pekerjaan rumah tidak layak huni dengan rasio satu TPM mengawasi 50 unit rumah.

"Saya kira kehadiran TPM sangat membantu untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni," ujarnya.

Sejumlah masyarakat Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku mereka terbantu dengan adanya program BSPS yang digulirkan Kemenpera RI sehingga warga miskin memiliki tempat tinggal yang layak huni.

"Kami sudah membuat rekening untuk menerima bantuan program BSPS dan tinggal menunggu pencairan bulan ini," kata Nunung, warga Kota Baru Rangkasbitung.

Berdasarkan data rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak tercatat 23.945 unit tersebar di beberapa kecamatan.

Penulis: /NAD

Sumber:Antara