Ilustrasi rumah bersubsidi.

Izin di Daerah Jadi Kendala Pembangunan 120.000 Rumah Subsidi

Ilustrasi rumah bersubsidi. (Antara)

Jakarta-Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) melaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) soal hambatan pengembang di daerah untuk mewujudkan target pembangunan 120.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rumah (MBR) di tahun 2017.

"Tadi kita sampaikan beberapa kendala di antaranya kurang didukung pemerintah daerah untuk perizinan dan mungkin juga infrastruktur," kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi, Juniaidi Abdillah sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/3).

Menurutnya, sesuai visi pemerintah pusat membangun rumah bersubsidi untuk MBR, Apersi mendukung penuh sekaligus berusaha mewujudkan. Namun fakta di lapangan, masih terkendala perizinan. Padahal pemerintah pusat melalui program sejuta rumah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna mempermudah pembangunan rumah subsidi tersebut. Ditambah lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah merespon dengan mengeluarkan surat edaran 668/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah. Dengan penekanan, perizinan yang dihilangkan, penggabungan perizinan, dan percepatan perizinan.

Sayangnya tegas Junaidi, masih banyak daerah yang tidak merespon kebijakan pusat tersebut. Terbukti, banyak pemerintah daerah (pemda) belum menerapkan sistem perizinan satu atap. Jika ada yang sudah menerapkan, masih banyak pintu yang harus dilalui. "Banyak sih, di daerah Kalimantan Barat juga ada. Jadi pintunya itu banyak karena memang juga tidak ada keterbukaan. Perizinan panjang, masih ada yang 5 bulan belum selesai. Ketidakterbukaan pemda untuk mencerdaskan masyarakat karena memang ada hal tertentu yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat ini berkesan tidak mengerti apa-apa," ungkapnya.

Selain itu, secara tidak langsung Junaidi mengungkapkan bahwa praktik suap masih ada guna memuluskan perizinan.

Meski banyaknya kendala, Apersi tetap berkomitmen membangun 120.000 unit rumah sebagaimana ditargetkan tahun 2017 dengan daerah prioritas, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Barat, dan Palembang. "Kita diminta (Pak Wapres) serius untuk membantu program ini (sejuta rumah). Target minimal kita ada 120.000 unit rumah dengan jumlah anggota kita kurang lebih 3.700, yang aktif kebetulan tahun ini 1.030 untuk seluruh Indonesia," ujarnya.

Menanggapi keluhan Apersi, Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta agar para pengembang lebih kreatif dan berinovasi sehingga tidak tergantung pada peraturan turunan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang juga ikut dalam pertemuan. "Beliau (JK) menyampaikan arahan sebagai pengusaha, saudagar memang harus tidak bisa dengan Perpres (Peraturan Presiden), dengan PP semua beres. Semua harus ada upaya, harus ada inovasi pengusaha untuk bisa menyakinkan pemerintah daerah bahwa ini untuk kebutuhan rakyat. Itu arahannya pak wapres," ungkap Basuki.

Pemerintah pusat berupaya serius memangkas perizinan untuk mempermudah pembangunan dan kepemilikan rumah kelompok MBR.

Basuki mengakui rumah menjadi kebutuhan yang diperlukan masyarakat di Indonesia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah 1,5 persen setiap tahunnya.

"Arahannya bapak Wapres, memang kebutuhan pokok kita kan sandang, pangan dan papan. Untuk papan ini secara natural saja, kalau penduduk Indonesia 250 juta dan satu rumah dihuni oleh 5 orang, berarti butuhnya sekitar 50 juta rumah. Apalagi kalau dengan pertambahan penduduk 1,5 persen berarti minimal satu tahun dibutuhkan rumah untuk kira-kira 750 ribuan (unit rumah). Yang 50 juta rumah saja mungkin belum tercapai. Untuk itu, beliau memberikan arahan apapun Apersi juga membangun saja karena pasti akan ada pasarnya. Termasuk anggaran pemerintah, siapa pun pemerintahnya pasti akan ada program pembangunan rumah, khususnya untuk MBR ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang penyederhanaan perizinan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembangunan Perumahan MBR. Implikasinya di lapangan pemerintah mengeluarkan PP No.64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pada Januari 2017.



Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/WBP

Suara Pembaruan