Apersi Nilai Pajak Progresif Lindungi Pengembang Rumah Subsidi

Ilustrasi rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Antara)

Oleh: Novi Setuningsih / WBP | Senin, 20 Maret 2017 | 15:00 WIB

Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan ketentuan pajak progresif untuk tanah menganggur akan menguntungkan pengembang perumahan yang semakin sulit mendapatkan lahan.

"(pajak progresif) untuk kami menguntungkan. Pajak progresif itu menguntungkan karena diberlakukan kepada para spekulan. Artinya, tanah dibeli, tapi tidak digarap sehingga untuk membangun rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) kami kesulitan mendapat akses, kesulitan mendapat tanah murah, karena memang untuk investasi para spekulan ini," kata Junaidi di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Senin (20/3).

Namun Junaidi meminta agar regulasi pajak progresif dibuat lebih melindungi pengembang yang membangun rumah subsidi. "Tadi kita sampaikan ke Pak Wapres, kita minta regulasi yang melindungi pengembang rumah subsidi. Kalau kita perhatikan rumah yang akan dibangun nanti oleh para spekulan katanya, tetapi faktanya sekian puluh tahun juga belum dikerjakan," ujarnya.

Apalagi dengan keberadaan spekulan tanah, maka pengembang mendapatkan tanah dengan lokasi jauh. Sedangkan semakin jauh lokasi, infrastrukturnya sangat kurang. Akibatnya, harga rumah menjadi mahal. "Harga rumah murah juga akhirnya tinggi karena infrastruktur tidak mendukung. Ada beberapa daerah yang menyamakan para pengembang subsidi ini dianggapnya margin, bagaimana pun kita coba ikut bermain, di situ, ini hambatannya. Padahal rumah subsidi jelas misi pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan," ungkapnya.

Diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih merumuskan aturan penerapan. Namun ia menjelaskan bahwa semangat penerapan pajak progresif untuk lahan menganggur adalah menghindari tanah menjadi bahan spekulasi yang menjadi penyebab harga melambung. Akhirnya, masyarakat sulit memiliki tanah.

Dalam pertimbangannya, penerapan pajak progresif membuat masyarakat berpikir ulang sebelum membeli tanah sebab kemungkinan pajak akan dibebankan pada calon pembeli. Akibatnya, keuntungan bisnis tanah akan berkurang sehingga membeli tanah hanya sesuai keperluan.

Hanya saja, Sofyan mengungkapkan bahwa penerapan pajak progresif akan dikecualikan untuk kawasan industri ataupun industri swasta lainnya yang memiliki perencanaan bisnis jelas.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT