Ilustrasi real estate (JG Photo)

Kemenpera ke depan terus berupaya mensosialisasikan peraturan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh Indonesia

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, di Hotel Ambhara, Jakarta, hari ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta dukungan dari para anggota Bakohumas terkait pelaksanaan Permenpera tersebut.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Kemenpera tersebut, dibuka secara resmi oleh Plh Sesmenpera Agus Sumargiarto dan dihadiri sekitar 75 anggota Bakohumas perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) serta lingkup internal Kemenpera. Hadir pula dalam kegiatan itu Ketua Bidang Organisasi Bakohumas yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Ismail Cawidu, serta sejumlah pejabat di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

Plh Sesmenpera, Agus Sumargiarto menyatakan, Kemenpera ke depan terus berupaya mensosialisasikan peraturan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menurutnya membutuhkan peraturan pelaksana di lapangan.

Apalagi saat ini, imbuh Agus, masih banyak masyarakat yang memerlukan informasi tentang perumahan, khususnya perumahan yang harganya murah dan terjangkau. "Kami akan terus mensosialisasikan UU dan Permenpera, yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Agus, sebelumnya pada saat pembahasan RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa hal yang mendasari semangat dan komitmen DPR RI dan pemerintah, hingga disepakati untuk disahkan menjadi UU. "Masalah kependudukan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan urbanisasi, serta kelembagaan terkait lembaga serta unit kerja teknis, telah diatur dalam UU tersebut," imbuhnya.

Dikatakan lagi, UU tersebut juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Prioritas kepada kalangan masyarakat tersebut ditunjukkan dengan adanya alokasi anggaran, pemberian fasilitas oleh pemerintah pusat dan pemda melalui bantuan dan atau kemudahan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga serta sumber daya manusia, meningkatkan skema pembiayaan yang efektif bagi MBR dan menjamin dana murah jangka panjang bagi perumahan dan kawasan permukiman, serta mengendalikan proses alih fungsi lahan dan memberdayakan jaringan transportasi masyarakat.

Sementara itu, Ismail Cawidu menyatakan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Permenpera yang dilaksanakan tersebut. Pasalnya menurutnya, setiap peraturan yang berlaku saat ini perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk anggota Bakohumas.

"Kami harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh Kemenpera, sehingga kerja sama dengan Bakohumas untuk menyebarluaskan kebijakan dan program perumahan dan permukiman di Indonesia bisa lebih luas lagi," harapnya.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Biro Umum Kemenpera, Andri Yusandra mengungkapkan, sosialisasi ini sendiri merupakan bagian dari kegiatan Hubungan Antar Lembaga Bagian Humas dan Protokol Biro Umum. "Kami berharap sosialisasi ini akan memberikan pemahaman tentang program perumahan di Indonesia, serta meningkatkan hubungan antarlembaga khususnya para anggota Bakohumas," harapnya.

 


Penulis: /FEB