Direktur Bisnis UMKM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Djarot Kusumayakti (kiri) bersama Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro melakukan penandatanganan kerja sama penyaluran kredit di Jakarta.

Jakarta - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Ismed Hasan Putro, mengatakan, selama pemerintah belum mempunyai Blue Print soal pangan maka Indonesia selamanya akan tetap bergantung pada impor.

"Selama ini, Indonesia terus bergantung pada bawang impor, keledelai impor, gula impor, beras impor, daging sapi impor dan sebagainya," kata Ismed dalam acara konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (20/3).

Ismed mengatakan, untuk tidak bergantung pada produk impor terutama dalam hal kebutuhan pangan maka pemerintah harus membuat Blue Print seperti waktu Orde Baru dibuat Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Ia menegaskan, Indonesia sampai saat ini sangat bergantung pada produk impor karena banyak pedagang besar di Indonesia yang suka mendapat untung besar dari aktivitas impor ini.

"Dengan melakukan impor mereka dapat margin yang besar. Temanin ngobrol dapat untung Rp 10 juta. Minum teeh Rp 25 juta, sebagaimana kita ketehui kasus impor sapi yang kasusnya sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia.

Ismed mengatakan, pihaknya beberapa bulan lalu diminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menstabilkan harga daging sapi, bawang, kedelai dan gula.

Menindaklanjuti hal itu, ia meminta agar agar disediakan 60.000 ekor sapi potong dan 25.000 sapi betina produktif.

"Agar kuota sapi seperti itu tersedia maka saya meminta Kementerian Pertanian agar mengimpor sapi sebanyak itu, namun jawab Kementerian Pertanian menjawab kuota sudah habis. Ini ironi," kata Ismed.

Ismed menduga, permintaan impor sapi RNI tidak dikabulkan dengan jawaban kuota penuh, karena RNI tak mungkin memberi rente.

"Saya menduga permintaan kami tak dipenuhi karena kami tak akan memberi rente atau sogokan. Anehnya permintaan impor oleh perusahaan swasta dikabulkan, ya karena perusahaan swasta memberikan "uang maharani" (uang pelicin-red)," kata dia.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8/FER

Sumber:Suara Pembaruan