Ilustrasi pedagang cabai di pasar tradisional.

Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keprihatinannya atas mahalnya harga sejumlah komoditas pangan untuk konsumsi masyarakat. Setelah kenaikan harga bawang merah dan bawang putih, di pasar saat ini terjadi kenaikan harga cabe dan tomat.

"Saat ini cabai dan tomat juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pemerintah kelihatan lamban sekali untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga tersebut, padahal semuanya adalah kebutuhan yang dikonsumsi rakyat sehari-hari," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, di Jakarta, Rabu (27/3).

Menurutnya, semestinya Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan pangan bagi rakyat sehingga tak sampai menimbulkan gejolak negatif di masyarakat.

PKB pun mendesak agar Pemerintah melakukan audit kebutuhan konsumsi pangan rakyat Indonesia dan audit kemampuan hasil panen. Dengan dilakukan audit kebutuhan konsumsi diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan suplai barang.

"Jika audit dilakukam dengan benar dan valid, maka kelangkaan barang tidak akan terjadi. Karena dengan mengetahui kebutuhan konsumsi dan berapa hasil panen, maka akan diketahui berapa kekurangan yang harus dipenuhi," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan memberdayakan petani lokal. Untuk melindungi petani lokal bisa dilakukan dengan memperketat impor atau bahkan melarang impor kebutuhan pangan yang bisa dihasilkan oleh petani lokal.

PKB juga menilai Pemerintah harus meninjau tataniaga holtikultura di Indonesia dengan mengurangi pengetatan pengaturan impor holtikultura.

"Kebijakan pengetatan itu ternyata tidak berdampak pada berkurangnya importasi holtikultura tapi hanya mengurangi jumlah importir," kata Marwan.

Di level pelaksana kebijakan, PKB mengusulkan perlu adanya pola koordinasi yang efektif, effisien, dan solutif antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, dengan para pihak atau asosiasi petani yang ada di Indonesia.

Mahalnya bawang, mahalnya daging, bahkan sampe mahalnya cabe dan tomat adalah karena lemahnya koordinasi antara stake holder yang terkait dengan permasalahan pangan.

"Jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan petani dan merugikan semua pihak. Jangan sampai membuka impor tapi suplai dalam negeri surplus begitu juga sebaliknya," tandasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FMB