Ilustrasi sapi perah.

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Almusawa meminta Menteri BUMN untuk mengkaji lebih dalam rencana pengembangan usaha pembibitan anak sapi di Australia.

Dia menilai, alangkah baiknya bila dibicarakan terlebih dahulu secara mendalam dengan pejabat di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada 2013, ada tiga kegiatan di Ditjen PKH terkait hal tersebut, yaitu optimalisasi inseminasi buatan (IB) sebanyak 1.150.900 dosis, peningkatan produksi benih/semen beku sebanyak 4.325.400 straw dan peningkatan bibit ternak 583.251 ekor.

“Alangkah baiknya bila rencana Meneg BUMN dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan tersebut," paparnya di Jakarta hari ini.

Sebelumnya, Meneg BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa, untuk melahirkan anak sapi paling efisien di Australia. Biaya pembibitan anak sapi di Australia berkisar Rp 2,5 juta per ekor, sedangkan impor anak sapi dari negara itu berkisar Rp 4 juta per ekor.

“Perhitungan yang dinilai paling efisien itu perlu disampaikan ke Kementan. Saya yakin, pihak Kementan juga memiliki perhitungan yang lebih efisien”, tambahnya.

Nabil mengatakan, jika sama-sama efisien, sebaiknya pembibitan itu dilakukan di Indonesia karena ada nilai tambah, sehingga bisa mengoptimalkan potensi SDM dan SDA dalam negeri.

“Kita memiliki banyak pakar peternakan yang mumpuni dan peternak pekerja keras. Juga lahan yang luas, baik di dataran rendah, sedang dan tinggi. Semua potensi tersebut bisa diberdayakan bila pembibitan dilakukan di Indonesia”, ujarnya.

Untuk mengatasi kendala distribusi, lanjut dia, Ditjen PKH dan dua BUMN Perhubungan yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sudah duduk bersama mematangkan konsep distribusi daging sapi dari daerah produsen ke daerah konsumen.

PT KAI siap mengangkut daging sapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali ke Jakarta menggunakan kereta dengan gerbong khusus yang menggunakan pendingin berkapasitas 20 ton. Sedangkan PT MNA siap mengangkut daging premium untuk steak dari NTT dan Sulsel ke Jakarta dengan kapasitas angkut setiap penerbangan mencapai 3 ton.

Kali inipun alangkah baiknya bila dua BUMN yang ditugasi menangani pembibitan sapi yaitu PT Berdikari dan PT Rajawali Nusantara Indonesia terlebih dahulu mematangkan konsep bersama Ditjen PKH. “Saya yakin ada solusi yang paling efisien”, tandasnya.

“Kalau orang mau masuk rumah maka masuklah dari pintunya. Selama ini yang lebih berpengalaman dalam urusan sapi adalah Kementan, ya masuklah dari situ”, ucapnya.

Menurutnya, ini contoh yang tidak baik dari pemerintah kita. “Bukannya berkoordinasi dalam mensukseskan program dan membantu rakyat, ini malah jalan sendiri-sendiri”, katanya.

Lebih jauh diungkapkan, Komisi IV DPR baru menggagas revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan akibat koreksi dari Mahkamah Konstitusi.

Diantara semangat revisi tersebut adalah keinginan untuk keluar dari tekanan Australia terkait sapi impor. “Ini Menteri Negara malah ingin melanggengkan dominasi Australia. Ini kan nyeleneh namanya”, pungkasnya.

Investor Daily

Penulis: INA

Sumber:Investor Daily