Ilustrasi perempuan pekerja di pabrik tembakau.

Jakarta - Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) menilai, industri nasional tembakau meminta pemerintah melindungi keberlangsungan industri tersebut melalui regulasi.

“Pemerintah harus bersinergi dengan DPR dan pemangku kepentingan untuk mendorong rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan sebagai bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau dan industri nasional bidang tembakau di Indonesia,” kata peneliti senior MPKKI, Kabul Santoso, di Jakarta, Sabtu (27/4).

Data MPKKI menyebutkan, di Indonesia terdapat 20 daerah/propinsi yang menjadi sentra penghasil tembakau dimana masyarakat masih banyak yang membutuhkan sebagai sumber penghidupan mereka. Fakta ini harus dibarengi adanya serapan industri untuk bahan baku industri rokok.

Padahal, menurut Kabul, konstitusi kita sudah mengatur secara tegas sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang menyebutkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“Agak aneh Indonesia sebagai negara produsen rokok terbesar, negara pemasok bahan baku tembakau, dan kretek yang berbahan baku lokal adalah produk asli Indonesia dibunuh sendiri oleh pemerintah melalui PP 109/2012,” ujarnya.

MPKKI beberapa waktu lalu melakukan studi banding ke beberapa negara penghasil tembakau, antara lain ke Jerman, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan China.

MPKKI melihat langsung bagaimana praktik pertembakauan di sana. Kata Kabul, China memiliki UU yang mengatur pertembakauan. "Kita tahu perokok di China sekitar 390-an juta manusia, dan China sudah mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tetapi China adalah negara yang masih melindungi industri rokok dalam negerinya, hal ini dilakukan untuk memberikan pemasukan kas negaranya," katanya.

Dia menambahkan, AS adalah negara yang tidak pernah mengaksesi FCTC, namun AS hanya tanda tangan FCTC. Negara-negara tersebut, ungkap Kabul memproteksi keberlangsungan industri rokok untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Kabul berpendapat, industri nasional bidang tembakau adalah industri yang mempekerjakan banyak orang (padat karya).

“Jangan hanya karena disindir teman-teman negara lain karena Indonesia tidak mengaksesi FCTC, lalu pemerintah Indonesia memaksakan kehendaknya untuk membunuh petani tembakau dan industri nasional bidang tembakau yang selama ini memberikan sumber penghasilan masyarakat dan pendapatan negara,” tegasnya.

Investor Daily

Penulis: INA/WBP

Sumber:Investor Daily