Uang rupiah

Bogor - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) menyatakan, konsultan pendamping Layanan Pengembangan Bisnis atau Business Development Service Provider (LPB/BDS-P) harus menguasai seluruh istilah dalam perekonomian dan pemasaran.

"Namanya konsultan harus memahami seluruhnya, istilah ekonomi, perdagangan, bahkan undang-undang yang berkaitan dengan UMKM," ujar Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha, Kemkop UKM Choirul Djamhari di Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/5).

Choirul menyebutkan, peran Konsultan Pendamping LPB/BDS-P dibutuhkan dalam upaya memajukan dan mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang mandiri dalam menyikapi perspektif perekonomian dewasa ini.

Menurut dia, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan konsultan dalam memberikan jasa layanan yang memiliki standar kompetensi layak.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P agar lebih berkompetensi. Universitas tersebut adalah Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanudin dan Universitas Sumatera Utara.

Kerja sama universitas ini untuk menghasilkan standarisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi konsultan pendamping LPB/BDS-P yang ada.

"Dari kerja sama ini dihasilkan modul-modul dan materi-materi yang kita berikan kepada konsultan pendamping LPB/BDS-P dalam meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Choirul menjelaskan, pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kompetensi LPB/BDS-P lebih menitikberatkan kepada kemampuan atau standar kompetensi agar lebih mampu memberikan jasa layanan kepada KUMKM di daerah.

Kegiatan Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P diikuti oleh 98 peserta dari berbagai daerah dari 24 provinsi.

Penulis: /WBP

Sumber:Antara