Revisi Peraturan Minerba Dibahas dengan Jokowi Besok i

Luhut Binsar Pandjaitan.

Oleh: Rangga Prakoso / PCN | Senin, 9 Januari 2017 | 19:30 WIB

Jakarta - Pemerintah tidak akan melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam merevisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Demikian hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Rapat yang digelar di kantor Kementerian Kemaritiman itu berlangsung sekitar 90 menit yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Luhut mengatakan ada sejumlah opsi yang akan dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo dalam menyikapi berakhirnya izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat pada 12 Januari nanti. Hanya saja Luhut enggan membeberkan apa saja opsi yang akan disampaikan dalam Rapat Terbatas (ratas) yang digelar 10 Januari besok.

"Kami tidak ingin Presiden melanggar undang-undang. Ada pilihan nanti kami paparkan," kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/1).

Luhut mengungkapkan, peraturan sektor pertambangan yang ada melanggar UU Minerba. Oleh sebab itu, dalam rapat koordinasi tadi hanya membahas mengenai landasan hukum agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Hanya saja, dia enggan membeberkan peraturan apa saja yang bertentangan dengan UU Minerba.

"Kita menerima masalah lalu yang menurut saya kita banyak melanggar undang-undang. Tapi sudah kejadian mau diapakan lagi. Tapi semangat dari pemerintah ini mencari solusi. Kita enggak mau menyalahkan," ujarnya.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT