Luhut: Freeport Harus Patuhi Aturan Minerba yang Akan Dikeluarkan

Ilustrasi Tambang PT Freeport. (Mining Global)

Oleh: Rangga Prakoso / PCN | Senin, 9 Januari 2017 | 19:38 WIB

Jakarta - ‎Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT Freeport Indonesia tunduk terhadap peraturan yang akan disahkan oleh Pemerintah. Beleid yang dimaksud ialah revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kalau ini (peraturan) jadi, Freeport harus patuh dengan peraturan yang dibuat," kata Luhut di Jakarta, Senin (9/1).

Luhut enggan membeberkan bentuk peraturan yang harus dipatuhi Freeport. Namun, dia sedikit menyinggung soal pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Luhut menegaskan, nanti ada semacam perjanjian yang harus diteken Freeport. Dalam perjanjian itu memuat klausul sanksi apabila tidak ada progres pembangunan smelter.

"Bikin perjanjian. Jangan iya saja tapi enggak jalan," tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, Freeport menjadi topik pembahasan lantaran sebagai pemegang Kontrak Karya namun belum memiliki smelter. Padahal, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan pemegang Kontra Karya diberikan waktu lima tahun untuk membangun smelter. Artinya, 2014 kemarin seharusnya smelter tembaga Freeport seharusnya sudah siap beroperasi. Namun, faktanya hingga kini progres pembangunan smelter belum signifikan.

"Kita harus cari jalan keluar. Freeport enggak boleh berhenti operasi," ujarnya.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT