PLN Harus Jelaskan Keterlambatan Kontrak Proyek PLTGU Jawa 1

Ilustrasi (Antara/Muhammad Adimaja)

Oleh: Paulus Nitbani / PCN | Selasa, 10 Januari 2017 | 15:01 WIB

Jakarta- Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, PLN harusnya menjelaskan secara terbuka kepada pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1 mengenai alasan keterlambatan kontrak. Hasil dialog tersebut, menurut Kurtubi, harus disampaikan seluruhnya kepada publik. Keterbukaan informasi itu penting, agar tidak ada yang menduga-duga apa yang menjadi penyebab keterlambatan. "Sebaiknya memang PLN membuka secara terang benderang," ujar Kurtubi di Jakarta, Selasa (10/1).

Dikatakan, dari hasil dialog, akan terlihat, pihak mana yang benar. Namun jika terbukti bahwa PLN yang sengaja mengundurkan kontrak dengan alasan yang tidak tepat, maka pemenang pertama bisa mengajukan gugatan dan PLN bisa didenda. Tentu saja, lanjut Kurtubi, PLN pun bisa dianggap mbalelo karena mengabaikan proyek pemerintah.

Kurtubi juga mengingatkan, agar pemerintah turut mengawasi konsultan pelelangan yang bertindak selaku kuasa PLN dalam proses pelelangan proyek tersebut. Terlebih tidak sekali ini saja procurement agent tersebut, yakni Ernst & Young mengalami kegagalan. Kondisi yang hampir sama, juga pernah terjadi pada proyek 35.000 MW sebelumnya, yaitu PLTGU Jawa 5. Ketika itu, PLN akhirnya membatalkan proses lelang dan justru menunjuk anak usahanya, Indonesia Power sebagai pemenang.

"Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus turut mengawasi konsultan tersebut. Dengan demikian, proyek pembangunan pembangkit bisa terimplementasi dengan baik, sehingga tidak merugikan rakyat. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi," kata Kurtubi.

Sementara itu, mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Fahmy Radhi mengatakan, terus tertundanya penandatanganan kontrak proyek PLTGU Jawa 1, semakin membuktikan bahwa PLN sering tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah digariskan.

Fahmy mengatakan, bukan sekali ini saja PLN mbalelo. Ketika era Menteri ESDM Sudirman Said, PLN juga melakukan hal yang sama. Ketika itu, PLN tidak mau mengikuti aturan feed in tarrif yang diberikan. Menurut Fahmy, keberanian PLN mbalelo, karena merasa ada yang melindungi.

Fahmy menambahkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi PLN untuk mbalelo dan mengulur-ulur penandatanganan kontrak. Apalagi, PLN telah mengumumkan pemenang tender, yang menawarkan harga jauh lebih rendah dibandingkan pemenang kedua dan ketiga. Dengan demikian, PLN harus mengikuti aturan dan melanjutkan penandantanganan kontrak. Bukan malah melakukan pembangkangan. "PLN harus sadar, bahwa proyek 35.000 MW adalah proyek Presiden Jokowi. Dengan begitu, PLN tidak hanya mbalelo pada Kementerian ESDM namun juga mbalelo pada Presiden," kata Fahmy.

Sampai saat ini, PLN memang belum melakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender. Padahal, seharusnya kontrak ditandatangani paling lambat 45 hari setelah pengumuman pemenang tender, yang jatuh pada pertengahan Desember 2016.

Sebagai gambaran, harga listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina ke PLN untuk proyek PLTGU Jawa I hanya US$ 0,055 per kWh. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan pemenang kedua, yakni konsorsium Adaro yang menawar US$ 0,064 per kWh dan konsorsium Mitsubishi US$ 0,065 per kWh.

Imbas molornya kontrak ini tentu luar biasa. Menurut Fahmy, molornya kontrak menyebabkan proyek ini semakin tidak menarik bagi perbankan. Tingkat ketidak pastiannya semakiin tinggi, apalagi karena sampai sekarang belum juga ditentukan Saat Paling Awal (SPA) proyek tersebut. Bahkan, proyek itu juga sudah diingatkan oleh ADB. "Bank sama sekali tidak tertarik. Semua itu menimbulkan kekacauan dalam proyek ini," papar Fahmy.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT