Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Senin

Perlu Dijelaskan Alasan Penundaan Proyek PLTGU Jawa 1

Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Senin (Antara/Moch Asim)

Jakarta - Sejumlah alasan diduga menjadi penyebab megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 dengan nilai investasi sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 26 triliun itu belum bisa berjalan. Harus ada penjelasan terkait alasan penundaan atau bahkan terkesan proyek itu akan dibatalkan itu.

Pengamat energi Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, sejak awal ketika megaproyek itu diluncurkan, pihak pemberi pinjaman (lenders) mengindikasikan bahwa proyek itu tidak memenuhi persyaratan bank (tidak bankable). "Perlu diketahui, ketentuan yang tercantum dalam request for proposal (RFP) atau ketentuan tender dan perjanjian jual-beli listrik (power purchase agreement/PPA) sudah cacat sejak lahir,” kata Sayed di Jakarta, Selasa (10/1).

Dikatakan, berdasarkan temuan lenders, sedikitnya paling tidak ditemukan lebih dari 90 isu di mana syarat dan ketentuan tidak sesuai dengan logika bisnis serta terjadinya inkonsistensi. "Megaproyek PLTGU Jawa 1 bisa dikatakan tidak saling terkait (align), sehingga proyek tidak bisa diterapkan (unworkable) bahkan tidak bankable," ujar Direktur Eksekutif 98 Institute itu.

Dia menambahkan, kasus PLTGU Jawa 1 mengulang kegagalan PLN dan melalui konsultan independen PT Ernst and Young Indonesia ketika mengumumkan pembatalan kepada peserta tender pada 18 April 2016 untuk proyek PLTGU Jawa 5. "Ada hal fundamental mengenai kompetensi PLN dan konsultannya (advisors) dalam penyelenggaran tender," kata dia.

Menurut Sayed, dengan dipilihnya konsorsium Pertamina, PLN dan Ernst and Young Indonesia sebenarnya tahu persis bahwa konsorsium tersebut mampu mengerjakan megaproyek PLTGU Jawa 1. Sementara, kata dia, dua konsorsium lain tidak memenuhi persyaratan teknis unit terminal regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU) yang dipersyaratkan PLN.

Dia menegaskan, hanya konsorsium Pertamina yang dinilai mampu mengatasi isu-isu bankability dan teknis komersial lainnya untuk megaproyek PLTGU Jawa 1. Kalau PLN mau fair, katanya, proyek IPP Jawa 1 seharusnya tidak langsung diterminasi begitu saja, tetapi melalui proses.

"Apabila first-rank bidder tidak berhasil menandatangani PPA, maka PLN sebagai penyelenggara tender, bila memiliki niatan baik untuk meng-conduct tender secara sehat, seharusnya bertanya ke stand by bidder, yaitu second rank bidder atau third rank bidder," katanya.

Kemudian, lanjut Sayed, apabila standby bidder tidak sanggup, baru diputuskan retender atau kembali ke first bidder dengan memerhatikan kompleksitas proyek PLTGU Jawa 1. "PLN seharusnya tahu betul apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Seperti diketahui, peserta tender dalam megaproyek PLTGU Jawa 1 itu antara lain konsorsium Pertamina - Marubeni - Sojitz dan konsorsium Mitsubishi Corp - JERA - PT Rukun Raharja Tbk -PT Pembangkitan Jawa Bali. Lalu, ada pula konsorsium PT Adaro Energi Tbk - Sembcorp Utilities PTY Ltd, dan konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia - PT Medco Power Indonesia - Kepco - Nebras Power.

PLTGU Jawa 1 akan dibangun dengan kapasitas 2 x 800 Megawatt (MW).



Asni Ovier/AO

BeritaSatu.com