Kenaikan Harga BBM Jadi Buah Simalakama i

Petugas memeriksa nosel dan selang BBM non subsidi terbaru Pertamina, Dexlite di SPBU Jakarta.

Oleh: Euis Rita Hartati / ERH | Selasa, 10 Januari 2017 | 20:44 WIB

Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahean menilai kenaikan harga BBM nonsubsid ibarat buah simalakama. Satu sisi harga minyak dunia akhir-akhir ini terus merangkak naik perlahan dari tahun-tahun lalu yang terjun bebas hingga berkisar US$ 35 perbarel sekarang perlahan mencapai angka di harga USD 53 perbarel. Di sisi lain masyarakat juga mengalami kenaikan lainnya yakni untuk listrik 900 VA serta kenaikan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB.

"Adanya keputusan OPEC yang akan memangkas produksinya sebesar 1,2 juta barel perhari tentu akan semakin menaikkan harga minyak mentah beberapa bulan kedepan dan diprediksi akan mencapai harga US$ 60 perbarel. Dan, kenaikan harga ini tentu akan berdampak tidak baik bagi rakyat karena dapat dipastikan bahwa kenaikan harga BBM pasti akan terjadi," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Dikatakan, kenaikan harga BBM non subsidi yang dilakukan oleh Pertamina pada awal Januari ini adalah sesuatu keniscayaan yang harus terjadi. "Meski secara nurani, tentu pertamina tidak ingin kenaikan itu terjadi. Saya percaya pejabat Pertamina tidak suka jika harus menaikkan harga BBM karena akan menambah beban ekonomi masyarakat."

Namun, posisi itu akan menjadi dilema karena kepentingan bisnis Pertamina harus dijaga supaya tidak merugi. Karena kerugian akan mengganggu stabilitas operasional Pertamina dan tentu akan berdampak pada penyediaan atau distribusi BBM keseluruh Indonesia.

"Kita tentu bisa bayangkan situasi nasional jika distribusi BBM terganggu. Akan ada kelangkaan BBM dimana-mana dan itu akan mengakibatkan terganggunya kondusifitas dan keamanan ditengah publik. Itulah risiko-risiko yang harus dihindari oleh managemen Pertamina," katanya.

Seperti diketahui, bulan Desember 2016 tercatat terjadi kenaikan MOPS di kisaran 6,5%. Artinya, jika mengacu pada kenaikan MOPS ini, maka kenaikan harga BBM berada dikisaran Rp 500-600 perliternya. Namun Pertamina mengambil jalan tengah dengan menaikkan harga di kisaran 4% atau sekitar Rp 300 perliter.

"Dengan kebijakan ini rakyat tentu akan mendapat beban tambahan namun Pertamina juga harus lebih berhemat dan mekakukan efisiensi karena kenaikan belum sesuai keekonomian. Artinya, masih ada beban yang harus ditanggung oleh Pertamina termasuk beban distribusi untuk membuat kebijakan satu harga BBM seluruh Indonesia bisa berjalan," ujar Ferdinand.

Diakui, BBM non subsidi harus mengikuti harga keekonomian atau harga pasar. Falam kelompok ini ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Semua ini jenis BBM yang naik harganya karena harus mengikuti kenaikan harga MOPS dan kenaikan harga minyak dunia.

Sedangkan, BBM jenis premium adalah BBM penugasan yang tidak lagi mendapat subsidi tapi harganya masih ditetapkan oleh pemerintah. BBM silar adalah BBM yang masih mendapat subsidi hingga saat ini. Kedua jenis BBM ini tidak dinaikkan harganya oleh pemerintah. Artinya atas kenaikan MOPS dan kenaikan harga minyak dunia, akan ada beban yang ditanggung oleh Pertamina terhadap kedua jenis BBM ini.

"Kita memang berharap untuk bisa menikmati BBM dengan harga murah, dan kalau bisa tidak perlu dinaikkan. Tapi di sisi lain, kelangsungan ketersediaan BBM dan distribusi BBM harus kita jaga. Dengan demikian, suka tidak suka kenaikan itu adalah sebuah keniscayaan, " ujarnya.

Kenaikan harga BBM itu seperti dilema buah simalakama bagi Pertamina. Dinaikkan kasihan rakyat, tidak dinaikkan Pertamina merugi. "Semoga ekonomi rakyat meningkat lebih sejahtera ke depan." ujarnya.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT