Ilustrasi spanduk larangan merokok di tempat umum.

Di perdagangan internasional, volume perdagangan dan konsumsi tembakau sejak dulu selalu naik 4% per tahun, tidak pernah turun



Jakarta – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai secara umum Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan ini lebih banyak mengatur bisnis rokok dan tembakau daripada mengatur kesehatan.


Ada pengaturan iklan, promosi, sponsor, tar dan nikotin, diversifikasi tembakau, penjualan rokok, dan seterusnya.



“Di satu sisi PP ini telah menyederhanakan persoalan karena melihat tembakau dan rokok hanya dengan perspektif kesehatan. Tetapi sekaligus juga melampaui kewenangannya (over authority), karena mengatur banyak soal di luar bidang kesehatan,” ujar Ketua Umum Gappri Ismanu Soemiran dalam diskusi media hari ini di Warung Daun Cikini, Jakarta.   


Ismanu menilai, terdapat indikasi penyimpangan antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkannya.


Jika melihat judul PP 109/2012 dengan UU yang mengamanatkannya, yaitu UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 116, terdapat perbedaan nomenklatur. PP ini diberikan judul “Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa produk Tembakau bagi Kesehatan”, sementara Pasal 116 UU Kesehatan menyatakan “.... Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif ....”.


Judul PP tersebut sangat tendensius, karena hanya mengatur Pengamanan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau. Padahal Pasal 116 UU Kesehatan tidak mengatakan demikian. “Dengan kata lain, zat adiktif tidak hanya terkandung dalam produk tembakau, tetapi dimungkinkan terdapat dalam produk yang lain,” papar Ismanu.


Berkaitan dengan ruang lingkup muatan PP, Ismanu menjelaskan bahwa PP ini ingin melaksanakan Ketentuan Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun PP ini tidak pantas melaksanakan ketentuan pasal tersebut, karena yang diatur dalam PP ini seharusnya yang menjadi muatan UU.


“Pasal 116 UU Kesehatan berbicara tentang kesehatan khususnya yang terkait dengan pengamanan bahan yang mengandung  zat adiktif  dan  bukan pengaturan khusus produk tembakau atau rokok. Jadi, PP ini bukan sekadar ingin melaksanakan Pasal 116, tetapi sudah memberi pengaturan tersendiri yang ruang lingkupnya seharusnya diatur dalam UU,” katanya.


Ismanu mengatakan bahwa PP 109/2012 bukanlah aturan yang melindungi kesehatan. “Tidak ada satu pun pasal di dalamnya yang mengacu pada kesehatan. Semua jelas ke arah perdagangan,” tegasnya.


Ada atau tidak adanya PP ini, konsumsi rokok tidak akan turun. Karena kenyataannya, ungkap Ismanu, di perdagangan internasional, volume perdagangan dan konsumsi tembakau sejak dulu selalu naik 4% per tahun, tidak pernah turun. “Kalau mau membatasi konsumsi rokok, buatlah regulasi yang tegas agar anak-anak tidak merokok. Dari dulu kami jajaki Pemerintah tidak mau membuat regulasi semacam itu,” ujarnya.



Sekjen Gappri Hasan Aoni Azis US  menambahkan, kalau betul ingin melindungi kesehatan, pemerintah harus membatasi penggunaan kendaraan bermotor yang jelas mengeluarkan asap berbahaya, atau penggunaan pestisida yang berlebih. “Itu kan sudah jelas mengganggu kesehatan, tapi tidak ada regulasi yang membatasinya,” jelas dia.


Menurut Hasan, PP ini sama sekali tidak ada urusannya dengan kesehatan. “Yang ada adalah penyisipan agenda asing untuk menghancurkan industri tembakau di Indonesia,” jelasnya.


Dalam PP tersebut, terjadi diversifikasi paksa. Petani tembakau dipaksa menanam tanaman lain selain tembakau.  



Aturan ini sangat pro asing. Di satu sisi memaksa petani untuk tidak menanam tembakau, di sisi lain, tembakau dari luar dibebaskan masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen. Berdasarkan data BPS November 2012, impor tembakau mencapai 120 ribu ton, telah melampaui separuh lebih kebutuhan nasional mencapai 200 ribu ton.



“Kalau tembakau dianggap barang adiktif, harusnya impor juga dibatasi. PP ini tidak bicara soal itu. Jadi tidak ada pemihakan pada petani, justru berpeluang mematikan perdagangan tembakau lokal Indonesia,” papar Hasan. (Alina Musta'idah)

Investor Daily

Penulis: INA/FMB

Sumber:Investor Daily