Ancaman Ketergantungan Minyak

Ancaman Ketergantungan Minyak
Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo
Edy Purwo Saputro / GOR Jumat, 19 Januari 2018 | 08:42 WIB

Fluktuasi harga minyak dunia secara perlahan berdampak terhadap perekonomian Arab yang kemudian melakukan reformasi pada November 2017 lalu. Bahkan, tindak lanjut dari reformasi tersebut adalah penangkapan 11 pangeran karena melakukan protes atas pencabutan fasilitas pembayaran semua tagihan listrik oleh negara.

Di sisi lain Arab sedang berusaha melakukan pemotongan subsidi energi, memberlakukan pajak pertambahan nilai, dan mereduksi fasilitas kepada keluarga kerajaan yang jumlahnya cukup besar. Demo para pangeran yang terjadi pada sepekan terakhir di awal Januari 2018 secara tidak langsung menegaskan bahwa candu subsidi juga terjadi di Arab, bukan hanya di Indonesia yang selalu bergejolak saat subsidi BBM dan TDL direduksi dan harganya naik.

Vision 2030 yang dicanangkan Arab dan juga fluktuasi harga minyak dunia berdampak sistemik terhadap pemerintahan Arab. Oleh karena itu, beralasan jika Raja Salman memutuskan mereformasi pemerintahan dan juga menunjuk putra kandungnya, Pangeran Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota. Imbas reformasi adalah penangkapan sejumlah menteri, mantan menteri, dan 11 pangeran.

Demo penolakan pencabutan subsidi yang terjadi di awal Januari 2018 juga berdampak terhadap penangkapan 11 pangeran dan imbas dari kasus ini pasti akan berlanjut. Jika ditelusur, arah reformasi Arab sebenarnya sudah terbaca saat harga minyak berfluktuatif dan ketergantungan AS dari minyak Arab kian menurun, serta tekanan OPEC terkait pembatasan produksi minyak dunia.

Imbas regulasi OPEC itu maka sejumlah negara yang memiliki kapasitas produksi besar seperti Arab mulai terdampak karena pasokan Negara dari devisa minyak berkurang.

Di satu sisi, ketergantungan terhadap minyak secara global memang semakin berkurang dan di sisi lain komitmen terhadap percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) juga semakin berkembang, termasuk juga pengembangan industri otomotif berbasis listrik yang ramah lingkungan.

Selain itu, semakin berkembangnya kesadaran kolektif terhadap green economy juga menjadi stimulus di balik semakin rendahnya konsumsi minyak global. Hal ini tentu berdampak sistemik terhadap penerimaan Negara yang bersumber dari minyak. Tentu Arab tidak bisa mengelak dari situasi ini sehingga harus mengubah visi ke depan agar tidak lagi bergantung kepada minyak.

Kebutuhan
Keyakinan terkait urgensi reformasi Arab membuka wawasan tentang pentingnya untuk menarik investor. Oleh karena itu, beralasan jika kemudahan bisnis tahun 2018 naik 6 indikator dari 10 yang ditetapkan, misalnya perintisan usaha, perlindungan terhadap investor minoritas, perdagangan lintas batas, penyelesaian problem kebangkrutan, penegasan kontrak bisnis, dan pendaftaran properti. Hal ini menegaskan adanya aspek penting untuk mendukung reformasi lebih lanjut, terutama merealisasikan vision 2030.

Terkait ini, ada beberapa aspek yang perlu dicermati dari reformasi Arab. Pertama, urgensi perlindungan terhadap investor minoritas. Tidak bisa dimungkiri bahwa masuk ke Arab tidak mudah, terutama dikaitkan dengan per timbangan agama. Namun kegiatan ekonomibisnis sejatinya tidak mengenal batasan agama dan karenanya reformasi Arab membuka peluang semua pelaku usaha untuk berinvestasi dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Arab.

Artinya, masuknya investor asing memberikan sinyal awal yang bagus untuk mendukung kinerja perekonomian Arab sehingga ketergantungan atas minyak mulai dikurangi. Betapa tidak, era oil boom memang telah berakhir.

Kedua, salah satu acuan dari reformasi adalah bidang perpajakan. Ketika era oil boom berakhir maka eksplorasi terhadap sumber penerimaan baru harus dilakukan dan salah satunya yang potensial adalah perpajakan. Indonesia juga pernah mengalami hal ini dan era keemasan minyak sempat melenakan Indonesia, termasuk juga implikasi dari candu subsidi yang dulu pernah dialami Indonesia.

Oleh karena itu, besaran subsidi yang telah ditetapkan dalam anggaran Arab perlu dikalkulasi ulang demi menyelamatkan devisanya agar tidak tergerus oleh rendahnya penerimaan dari minyak dunia dan besaran subsidi. Bahan bakar fosil yang dulu sempat menjadi primadona secara pelan pasti berakhir dan prediksi minyak mentah di bumi hanya sekitar 1,2 triliun barrel dan akan habis 44 tahun.

Sementara itu, penemuan ladang baru tidak signifikan dibanding kebutuhan, sehingga komitmen terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi mendesak.

Ketiga, wajah perekonomian Arab mulai terbuka ketika kebutuhan terhadap ekspansi bisnis semakin menguat. Argumen ini tidak bisa terlepas dari dua alasan di atas. Ekspansi ke Asia tampaknya menjadi prioritas bagi Arab untuk mengembangkan potensi bisnis dan beralasan jika di awal tahun 2017 Raja Salman melawat ke sejumlah negara Asia.

Sayangnya, lawatan seminggu di Bali tidak memberikan hasil positif sehingga Presiden Jokowi kecewa karena pemerintahan Arab lebih suka berinvestasi ke Tiongkok. Alasan logis dari daya tarik Asia adalah potensi jumlah penduduk yang besar sehingga menarik dari aspek pasar, sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi Asia menjanjikan kemitraan untuk investasi.

Keempat, reformasi Arab dengan pendahuluannya adalah penangkapan sejumlah pejabat tinggi itu secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kepercayaan calon investor. Artinya, korupsi memang menjadi musuh utama dalam pembangunan, dan Indonesia juga tidak bisa mengelak dari problem korupsi, meski KPK sudah dibentuk dan puluhan pejabat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Oleh karena itu, pembentukan komisi pemberantasan korupsi di Arab juga diharapkan mampu membersihkan ‘tangan-tangan nakal’, sehingga ke depan sesuai visi 2030 dapat terbentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Era kekinian tidak bisa terlepas dari tuntutan transparansi sehingga ini menjadi tuntutan mutlak.

Kelima, tidak bisa dimungikri adanya sinergi antara ekonomi-politik dan politik-ekonomi, sehingga reformasi Arab juga berdampak terhadap keduanya. Paling tidak, asumsi dasar dari kasus ini adalah dampak terhadap premi risiko dari portofolio investasi Arab. Oleh karena itu, investor pasti melakukan kaji ulang dari realisasi investasinya, utamanya yang terkait dengan korporasi dari Arab, termasuk misalnya Saudi Aramco.

Bahkan, bukan tidak mungkin investor akan melakukan wait and see dari reformasi Arab dan bukan juga tidak mungkin beralih ke wait and worry jika imbas reformasi Arab berdampak serius terhadap iklim sosial-politik di dalam negeri. Dampak lain yang perlu dikaji yaitu aspek pengaruhnya terhadap surat utang (obligasi), credit default swaps dan penawaran saham perdana (IPO) dari perusahaan migas Saudi Aramco yang memiliki value US$ 2 triliun.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo



Sumber: Investor Daily
CLOSE