Optimalisasi Fintech bagi UKM

Optimalisasi Fintech bagi UKM
Ragimun A, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu
Ragimun / GOR Kamis, 8 November 2018 | 08:03 WIB

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia begitu pesat, walaupun di sisi lain masih banyak kelompok masyarakat dan kalangan industri kecil belum sepenuhnya terlayani teknologi informasi ini. Padahal, mereka sangat membutuhkan berbagai alternatif informasi, layanan maupun pembiayaan yang lebih pas, transparan dan lebih efisien.

Pada dasarnya keberadaan fintech akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai produk pada sektor keuangan dan mempermudah transaksi serta meningkatkan literasi keuangan. Fintech juga merupakan inovasi baru teknologi informasi yang menggantikan berbagai layanan keuangan tradisional.

Meningkatnya akses dunia perbankan juga membuat bisnis, terutama usaha kecil menengah (UKM) menjadi lebih mudah. Pengusaha baru pun kemudian bermunculan seiring mudahnya menjual barang melalui internet. Pedagang tak harus memiliki lapak atau toko konvensional untuk menjual produknya.

Mereka dapat menjajakan produk dan jasanya melalui berbagai media seperti sosial media, website hingga aplikasi khusus. Perkembangan bisnis dengan media internet ini tentu perlu didukung, apalagi Indonesia merupakan negara terbesar kegiatan e-commerce di Asia Tenggara. Tahun 2014 saja, lembaga riset mencatat, penjualan online di Indonesia telah mencapai US$ 1,1 miliar, lebih tinggi dari Thailand dan Singapura.

Namun, jika dibandingkan dengan total perdagangan ritel, penjualan e-commerce di Indonesia hanya menyumbangkan 0,07%. Artinya, pasar e-commerce Indonesia masih mempunyai peluang tumbuh makin besar. Apalagi jumlah penduduk dan produk domestik bruto (PDB) terbesar di Asean (Riset DBS E-Commerce in Asia: Bracing for Digital Disruption, 2017).

Sementara itu, fintech di Indonesia belum banyak inovasi, masih didominasi transaksi pembayaran (payment) yang lebih 42% dan sector pinjaman (lending) hampir 18%. Kelemahan lainnya adalah banyak perusahaan nonbank yang berpraktik sebagai pelaksana fintech yang menyalurkan pinjaman ke masyarakat atau UKM. Hal ini akan mempunyai potensi menimbulkan praktik perbankan ilegal (shadow banking).

Oleh karena itu, permasalahan ke depan adalah bagaimana pemerintah membuat aturan yang dapat menyinergikan fintech dengan dunia usaha, perbankan, UKM dan lain-lain. Di sisi lain mendorong peran fintech dalam rangka peningkatan ekspor UKM sebagai sector andalan di Indonesia.

Sayangnya, infrastruktur IT saat ini masih banyak dinikmati masyarakat perkotaan saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota lainnya, di mana permasalahan jaringan internet belum tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok atau UKM di daerah.

Kedua, adalah terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat perdesaan dan UKM pada khususnya dalam mengaplikasikan fintech yang membuat penyebarannya menjadi terhambat. Ketiga, industri fintech berpatokan pada undang-undang hukum perdata, belum ada aturan khusus mengenai fintech.

Keempat, sebagian besar masyarakat atau UKM berada di perdesaan dan belum mengenal atau mengoptimalkan fintech terkait penggunaan, manfaat, keuntungan dan tujuan dari penggunaan fintech. Hal itu karena kurangnya peran pemerintah meliterasi system keuangan dengan baik atau bisa jadi pemerintah dan pemda tergagap atas pesatnya kemajuan fintech ini.

Peluang inilah membuat sejumlah perusahaan fintech ikut berkontribusi dalam pengembangan UKM, tidak hanya membantu dalam hal pembiayaan modal usaha tetapi fintech juga berperan membantu berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Beberapa layanan fintech bagi UKM di antaranya pinjaman modal.

Beberapa perusahaan fintech memberikan jasa layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan. Kemudahan karena tidak menyerahkan jaminan dan hanya melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, membuat layanan pinjaman online ini menjadi alternatif dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pembiayaan lainnya.

Ada juga layanan pembayaran digital, perusahaan fintech biasanya juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang lebih mudah dan aman, maka hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis atau UKM. Kemudian, layanan pengaturan keuangan. Layanan ini memberikan beberapa aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi layanan ini tentu saja membantu pebisnis UKM untuk mengatur keuangan usahanya seperti pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, jual beli saham dan konsultasi keuangan.

Regulasi Fintech dan Perluasan Akses Pasar UKM
Memang, regulasi fintech di Indonesia masih terus dikaji dan disempurnakan pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), yang memastikan akan mengawasi bisnis yang dijalani fintech dengan sejumlah aturan yang ketat terkait penentuan batas modal minimal industri fintech, misalnya.

Dengan demikian regulasi ini akan bertujuan melindungi konsumen, termasuk mengeluarkan peraturan mengenai inovasi keuangan digital. Dan diback up juga oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PB/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech.

Pemerintah juga perlu membuat aturan yang jelas dan selaras guna menumbuhkan dan menghindari risiko pada industri jasa keuangan. Hal ini penting karena perkembangan fintech di Indonesia yang begitu cepat. Perizinan pendirian perusahaan fintech dari Negara lain juga harus dipantau. Karena disinyalir ada beberapa perusahaan fintech tanpa izin yang beroperasi di Indonesia.

Di lain pihak, agar Indonesia mencapai inklusi keuangan yang baik terkait optimalisasi pengembangan industri fintech diperlukan beberapa target antara lain, pertama, membangun infrastruktur yang memadai.

Kedua, membuat regulasi yang lebih jelas dan terarah dan tidak out of date yang berkejaran dengan perkembangan fintech itu sendiri. Yang ketiga adalah membentuk keterpaduan dan sinkronisasi antara pelaku bisnis fintech seperti UKM, dan pihak regulator moneter, jasa keuangan dan fiscal yang lebih kuat.

Semuanya tidak akan dapat tercapai tanpa koordinasi dan kolaborasi positif. Dukungan nyata sudah diinisiasi pemerintah, misal hadirnya BI Fintech Of fice yang dimaksudkan sebagai wadah kajian, mitigasi risiko, melakukan evaluasi atas model bisnis dan produk atau layanan fintech, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi.

Di lain sisi, dukungan lembaga keuangan tradisional sudah terlihat dari semakin banyaknya kerja sama strategis yang dilakukan bersama para perusahaan start-up fintech. Terkait dengan akses pasar dari eksistensi fintech, informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat. Misalnya, membuat desain produk yang disukai konsumen, menentukan harga yang bersaing di pasar, mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UKM dalam memperoleh akses untuk memperluas jaringan pemasarannya. Hal ini memudahkan pebisnis untuk melakukan berbagai transaski tanpa harus memiliki akun seperti sebelumnya. Bahkan semua bisa dilakukan melalui handphone, termasuk UKM bisa melakukan penawaran penjualan dan pembayaran dengan menggunakan aplikasi dari smart phone.

Ke depan perlu juga diatur layanan hukum bila terjadi sengketa pada fintech. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya beberapa permasalahan (dispute) perdagangan dan kegiatan ekspor-impor antarnegara yang dilakukan oleh UKM, misalnya. Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dan pelaku usaha dari berbagai negara, termasuk UKM. Sengketa yang dimaksud nilai nominalnya relatif kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Oleh karena itu, perlu dukungan dikembangkannya layanan Online Dispute Resolution (ODR), yang akan membantu UKM akan kepastian hukum perdagangan (legal infrastructure), kepastian hukum untuk usaha dan membantu berinvestasi sehingga mengurangi ketidakpastian (uncer tainty). ODR inilah yang diharapkan sebagai penyedia jasa penyelesaian sengketa, khususnya sengketa secara online.

Ragimun, Peneliti Senior Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Pendapat Pribadi)



Sumber: Investor Daily
CLOSE