Konferensi pers KPID Jakarta, hari ini (18/12) tentang penuntasan regulasi sistem teknologi televisi dari analog ke digital
Pemerintah diminta mempercepat regulasi yang mengatur migrasi sistem teknologi pertelevisian dari sistem analog ke sistem digital.

Uji coba siaran digital dan roadmap perubahan dari sistem analog ke digital sudah dilakukan sejak 2006. Dalam roadmap yang disusun pemerintah pada tahun 2018 seluruh sistem analog digantikan oleh sistem digital.

Dua tahun lagi, tahun 2013 dilakukan simulcast (pola siaran analog dan digital secara bersama) di kota besar, khususnya Jakarta, sebagai tahap awal migrasi sistem itu. Persoalannya sampai kini belum ada regulasi yang mengatur.
 
"Digitalisasi televisi berpotensi menumbuhkan industri kreatif karena semakin banyak kanal frekuensi televisi, sehingga membuka ribuan lapangan kerja baru," ujar Hamdani Masil, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, hari ini.
 
Masalahnya, hingga akhir 2011 ini, regulasi yang mengatur teknis perubahan sistem tersebut belum tuntas. Sejauh ini, pemerintah baru menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan standar penyiaran digital. Terbetik kabar bahwa pada bulan Oktober 2011 lalu Kementerian Kominfo menerbitkan peraturan menteri mengenai implementasi digitalisasi berikut masterplannya, namun hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut belum disosialisasikan, dan bahkan belum tersedia di website Kementerian Kominfo.
 
"Hal itu memunculkan kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa Kementerian Kominfo telah membagi-bagi frekuensi digital yang ada kepada pemodal-pemodal tertentu. Mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak benar. Sebab, jika hal itu benar terjadi, migrasi ke sistem digitalisasi justu tidak mencerminkan semangat diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversty of content (keragaman isi tayangan) yang menjadi pilar dari Undang-Undang Penyiaran," lanjut Hamdani.
 
KPID DKI Jakarta pertanyakan ketidaksiapan regulasi digitalisasi ini karena sepanjang tahun 2011, lembaga tersebut menerima banyak permohonan rekomendasi kelayakan dari pemohon-pemohon televisi digital yang hendak memproses ijin penyiarannya. Kekosongan regulasi digitalisasi membuat perusahan-perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan proses perijinannya lebih jauh.
 
"Sebagian pemangku kepentingan di sektor penyiaran mulai pesimis bahwa migrasi ke arah digitalisasi itu memang disiapkan secara serius oleh Pemerintah. Faktanya, hingga saat ini persiapan ke arah sana berjalan dengan lambat," kata Hamdani.
 
Padahal, jika regulasi telah siap pun, perubahan ke arah digitalisasi tidak mudah dilakukan. Kesiapan industri, pemerintah daerah, dan masyarakat, menjadi tantangan berikutnya yang harus dipecahkan. Pesismisme kelompok-kelompok industri televisi besar juga menjadi persoalan yang harus dihadapi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi semacam itu juga terjadi di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat.
 
"Akan menjadi pertanyaan besar, apakah masyarakat bersedia mengganti pesawat TV analog yang mereka miliki dengan TV Digital atau membeli set top box yang harganya lumayan mahal. Apalagi hingga saat ini belum ada sosialisasi yang bersifat masih mengenai migrasi teknologi ini," jelasnya.
 
Karena itu, KPID DKI Jakarta sebagai representasi stakeholder penyiaran di DKI Jakarta meminta kepada pemerintah untuk lebih serius menangani pekerjaan rumah terkait digitalisasi. Pemerintah juga harus belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengatasi hambatan dalam proses migrasi teknologis itu. Apalagi, menurut road map digitalisasi, hanya tersisa waktu satu tahun sebelum digitalisasi diberlakukan di DKI Jakarta.

Penulis: