Rudiantara.

Soal Pemblokiran, Menkominfo: Kami Fokus pada Konten

Rudiantara. (Antara)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan bahwa pihaknya fokus pada penilaian konten berita dalam melakukan pemblokiran. Karena itu, Rudiantara membantah jika dituduh hanya memblokir situs-situs yang bernuansa Islam.

"Saya ini Islam, saya pengurus Dewan Masjid. Saya mohon maaf kalau ini diarahkan ke situs Islam, jadi ada yang situs, kami tidak melihat siapa di belakangnya, siap pengelolanya, kami fokus konten," ujar Rudiantara dalam diskusi bertajuk, "News or Hoax" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Selain Rudiantara, diskusi ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Rudiantara mengakui bahwa pihaknya tidak saja memblokir situs-situa Islam, tetapi juga situs-situs agama lain diblokir jika kontennya dianggap tidak layak. Sampai saat ini, kata dia hampir 800 ribu situs yang sudah diblokir dengan merujuk pada ketentuan UU ITE.

"Saya tidak pernah mengumumkan situs-situs yang diblikir pemerintah. Tetapi, karena staf saya baru, dia terjebak dalam framing berita. Disodorkan nama-nama situs yang diblokir, staf saya langsung mengiyakan," ungkap dia.

Rudiantara juga menilai pemblokiran terhadap situs yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan regulasi. Menurutnya, konten dari situs-situs tersebut melanggar sehingga harus dilakukan pemblokiran.

"Semua dalam koridor regulasi. Bagi kami tidak melihat bungkusnya, tapi kontennya. Bungkusnya apa pun selama kontennya bertentangan dengan regulasi, dan diatur regulasi juga," ungkap dia.

Seementara 11 situs yang diblokir pemerintah, antara lain:
1. voa-islam.com
2. nahimunkar.com
3. kiblat.net
4. bisyarah.com
5. dakwahtangerang.com
6. islampos.com
7. suaranews.com
8. izzamedia.com
9. gensyiah.com
10. muqawamah.com
11. abuzubair.net

Sembilan situs pertama diblokir karena mengandung konten negatif, seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, SARA, hingga penghinaan simbol negara. Sementara itu, dua lainnya karena mengandung phising dan malware.

 



Yustinus Paat/YUD

BeritaSatu.com