Pemprov DKI Siap Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi

Ilustrasi reklamasi. (Wikimedia)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / FER | Jumat, 4 Agustus 2017 | 16:37 WIB

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, Saefullah, menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap melanjutkan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi.

Adapun kedua raperda tersebut yaitu, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Kalau mau dibahas dari awal, kita siap. Kalau mau masuk langsung substansi yang sudah di draft kedua raperda, kita juga siap," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (4/8).

Pemprov DKI, kata Saefullah, lebih menginginkan dua raperda tentang reklamasi tersebut dilanjutkan pembahasannya. Dalam dua raperda tersebut, jelas dia, sudah tercantum aturan kebutuhan di lapangan. Aturan tersebut, sudah ditunggu oleh pengembang agar mendapatkan kepastian dari proyek reklamasi yang telah dilakukan.

"Kalau (tim sinkronisasi) tidak mau melanjutkan silakan saja. Itu kan tidak menutup kemungkinan raperda itu dibahas. Ini ada kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Undang-undangnya ada. Breakdown-nya kan ditunggu pengembang dan masyarakat juga. Jadi silakan saja dibahas," ujarnya.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum melanjutkan pembahasan kedua raperda tentang reklamasi tersebut, Saefullah mengungkapkan, Pemprov DKI telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut, lanjut dia, untuk meminta arahan kepada KPK, apakah pembahasan kedua raperda tentang reklamasi itu bisa dilanjutkan atau tidak. Namun sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan surat balasan dari KPK.

"Tapi kalau prinsip saya, itu bisa dibahas sepanjang eksekutif dan legislatif itu betul-betul murni ingin membahasnya. Mengenai substansi bisa kita diskusikan bersama. Publik dan pemerhati lingkungan bisa kasih masukan. Yang penting pembahasannya terbuka. Itu baru asas keadilan," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, yang menjadi permasalahan pembahasan dua raperda tersebut hanya satu, yaitu pasal mengenai kontribusi tambahan.

Dalam draft, Pemprov DKI mengajukan kontribusi tambahan sebesar 15 persen. Sedangkan DPRD DKI keberatan. Dewan mengusulkan kontribusi tambahan memakai minimal dan angkanya diturunkan menjadi lima persen.

"Dulu yang diperjuangkan itu kewajiban, lima persen terus kontribusi lima persen. Itu enggak ada masalah. Yang jadi masalah hanya satu substansi. Kontribusi tambahan. Kita mengajukan dalam draft, 15 persen dari saleable area. Itu substansi yang kita debatkan," ungkapnya.

Sebelumnya, tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, telah menyatakan tidak akan melanjutkan proyek reklamasi.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT