BPRD DKI Siap Revisi NJOP Pulau Reklamasi

Suasana pengerjaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. (Antara/Zabur Karuru)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / WBP | Jumat, 22 September 2017 | 13:46 WIB

Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI menyatakan siap merevisi besaran nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap lahan di Pulau Reklamasi, khususnya Pulau C dan D milik PT Kapuk Niaga Indah (KNI) menyusul pencabutan sanksi administrasi kedua pulau tersebut oleh pemerintah pusat.

“Ya setuju (revisi). Tetapi saya sampai saat ini masih menunggu pendapat kedua (second opinion). Kalau itu sudah keluar, saya akan ubah SK (surat keputusan) NJOP,” kata Ketua BPRD DKI, Edi Sumantri saat rapat bersama Komisi C DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (20/9).

Ia menargetkan, revisi NJOP lahan Pulau Reklamasi akan dilakukan pada 1 Januari 2018 bersamaan dengan penetapan NJOP secara massal di DKI Jakarta. “Saya juga janjikan 1 Januari 2018, nanti akan ada penetapan NJOP secara massal di Jakarta,” ujarnya.

Diakuinya, penetapan NJOP untuk Pulau C dan D yang terlalu rendah telah memunculkan polemik di tengah masyarakat. NJOP sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi dinilai terlalu rendah bagi pulau yang diperuntukkan pembangunan kawasan perumahan mewah dan pusat perdagangan elit.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan penilaian ulang terhadap NJOP Pulau C dan D. Dia telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 50 juta dalam APBD Perubahan DKI untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) lain agar dapat melakukan penilaian kembali. Sebelumnya, besaran NJOP sudah dinilai oleh KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba. “Di anggaran perubahan saya sudah mengajukan tambahan Rp 50 juta untuk menunjuk KJPP lain,” ujarnya.

BPRD DKI kata dia, juga telah melayangkan surat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemkeu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta guna memberikan solusi terkait penilaian besaran NJOP pulau C dan D. Jika keduanya sudah memberikan jawaban, BPRD DKI bersedia mengoreksi besaran NJOP sekaligus menagih Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Edi menjelaskan, penilaian NJOP dua pulau reklamasi itu dilakukan atas dasar permintaan dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI dalam rangka pencatatan aset. Hal ini dilakukan karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) yang dilanjutkan dengan penerbitan hak guna bangunan (HGB) oleh kantor BPN Jakarta Utara.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT