Pengoperasian Becak di Jakarta Butuh Kajian Mendalam

Pengoperasian Becak di Jakarta Butuh Kajian Mendalam
Tukang becak mengangkut penumpang saat melintas di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta, 17 Januari 2018. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Yeremia Sukoyo / JAS Senin, 22 Januari 2018 | 08:05 WIB

Jakarta - Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melegalkan keberadaan becak menuai kritik. Selain mantan Gubernur DKI Sutiyoso, kritik juga disampaikan anggota DPR Ahmad Sahroni yang menilai Anies seharusnya tidak sekadar terikat kontrak politik dan perlu melakukan kajian panjang sebelum berpikir melegalkan becak di ibu kota.

Anies sebelumnya mengakui rencana melegalkan becak tidak lepas dari adanya kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada Oktober 2016 lalu.

Anggota DPR Komisi III itu mengingatkan, kebijakan dikeluarkan oleh Gubernur nantinya harus dapat diterapkan di seluruh wilayah dan berimplikasi terhadap kemajuan ibu kota.

Sahroni berpendapat, sebaiknya Anies sebagai gubernur lebih memikirkan bagaimana pembangunan ibu kota dan mengatasi berbagai persoalannya seperti kemacetan dan banjir. Jangan malah hanya mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya.

"Jangan hanya karena adanya kontrak politik karena kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara, tapi wilayah lain pun akan bisa melakukan hal serupa," kata Sahroni, Senin (22/1) di Jakarta.

Menurutnya, kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino yang ditimbulkan oleh keberadaan becak di ibu kota ketika telah dilegalkan. Terlebih, akan sangat sulit mengawasi penggunaan becak yang dikhususkan beroperasi di perkampungan.

"Efeknya misalkan kemacetan, tak hanya akibat becak yang melaju di jalanan, tapi juga kekhawatiran penyempitan jalan karena banyaknya becak yang mangkal," ucap Sahroni.

Perdebatan lain yang muncul adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menurut Anies sebagai wilayah trayek diizinkan untuk becak. Bila memang tidak diperbolehkan di jalan raya, menurut Sahroni perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan yang diperbolehkan dilewati becak.

"Yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? apakah bisa dipastikan tak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke lokasi bisa jadi mengharuskan melalui jalan raya," ujarnya.

Faktor lain yang tak kalah krusial ditekankan Sahroni adalah apakah pelegalan becak tersebut tidak akan menimbulkan persoalan sosial. Kekhawatiran itu bisa muncul mengingat bagaimana perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi yang sudah bermunculan.



Sumber: Suara Pembaruan