DPRD DKI Akan Panggil Dinas Perumahan dan Pengembang Rumah DP Rp 0

DPRD DKI Akan Panggil Dinas Perumahan dan Pengembang Rumah DP Rp 0
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan groundbreaking salah satu program andalannya, yakni Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 13 Februari 2018 | 20:35 WIB

Jakarta - Banyaknya sorotan negatif terhadap pembangunan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0, membuat DPRD DKI mengambil langkah akan memanggil Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, Agustino Dharmawan serta pengembang rumah DP Rp 0 yaitu PT Pembangunan Sarana Jaya.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga mengatakan pemanggilan kedua instansi tersebut untuk meminta keterangan tentang proses dan progres pembangunan rumah DP Rp 0.

“Kami mau panggil mereka. Kami mau minta klarifikasi terhadap pembangunan hunian rumah DP Rp 0,” kata Pandapotan, Selasa (13/2).

Penjelasan terhadap kesiapan dan pelaksanaan program ini sangat diperlukan. Sehingga dapat disampaikan kepada warga yang berminat membeli rusun tersebut. Dengan begitu, warga tidak dirugikan di kemudian hari dan meredam kontroversi terhadap program ini.

Ia sangat menyayangkan, program pembangunan rumah DP Rp 0 dilakukan tanpa ada koordinasi dengan DPRD DKI. Akibatnya DPRD tidak tahu sama sekali mengenai apa dan bagaimana program tersebut.

“Memang tidak dapat kita mungkiri masih banyak warga yang bertanya-tanya tentang regulasi dan mekanisme terhadap program ini. Karenanya kami ingin memanggil dan meminta penjelasan instansi terkait,” jelasnya.

Salah satu yang ingin diperjelas, lanjutnya, menyangkut regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan rusun DP Rp 0 ini. Regulasi menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa apa pembangunan rumah DP Rp 0 tidak melanggar aturan.

Hal lain yang ingin diperjelas ialah mekanisme pembayaran yang dibebankan warga. Pasalnya sistem pembayaran yang dilakukan ini berjangka panjang. “Kalau seandainya di tengah jalan cicilan itu macet bagaimana mekanisme dan konsekuensinya untuk warga. Semua harus jelas,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com