BeritaSatu.com

Hidup Anda bisa seindah pelangi
Jika Anda pandai mewarnai.
Kami datang setiap hitungan detik,
membawa aneka ragam informasi.

Beritasatu.com mewarnai hidup Anda
dengan informasi aktual-penuh makna.
Beritasatu.com sumber informasi terpercaya.
Close

    Berita Video

    Rabu, 14 November 2012 | 22:36

    GEBRAKAN AHOK: Ahok Cecar Kepsek Smanu MH Thamrin

    "Ke mana sisanya, Pak? Dibagi-bagikan ke siapa?"

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat gebrakan tuntutan transparansi anggaran. Kali ini gebrakan Wagub Basuki ini adalah kepada pihak Kepala SMAN Unggulan MH Thamrin dan Disdik DKI Jakarta.
     
    Permintaan transparansi anggaran tersebut berawal dari ketidakjelasan  biaya-biaya yang dikeluarkan sekolah yang juga mendapatkan suntikan dana  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,7 miliar.

    Dari dalam perincian penggunaan anggaran, di dalamnya tidak tercantum dana untuk membayarkan gaji guru, padahal gaji guru PNS seharusnya sudah  ditanggung oleh Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dengan anggaran Rp6,5 triliun per tahun.
     
    "Perincian Rp3,7 miliar itu seperti apa? Sudah dengan guru atau belum, Pak?" tanya Basuki kepada Kepala Disdik DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, saat melakukan tinjauan, hari ini.
     
    Sekolah dengan jumlah murid sebanyak 195 dan 43 guru ini ternyata menganggarkan kembali dana untuk pembayaran gaji guru kepada komite  sekolah. Alasannya, adalah hanya ada 11 guru yang saat ini sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
     
    Dan jumlah anggaran yang dimintakan kepada sekolah berikut biaya operasional sekolah lainnya adalah senilai Rp7,8 miliar pertahun. Tentu  saja, nilai tersebut diprotes oleh para komite sekolah yang juga merupakan bagian dari orangtua murid sekolah.
     
    "Kalau saya total, APBD ditambah dengan biaya tuntutan sekolah ada sekitar Rp12 miliar, dibagi per bulan. Apakah patut tidak sekolah unggulan menghabiskan Rp1 miliar per bulan?" taya Basuki lagi.
     
    Belum lagi ada permasalahan lain, di mana sekolah ini bekerja sama dengan Surya Institute untuk pengadaan guru sisa dari guru PNS dengan nilai  Rp2,06 miliar. Namun pada bulan Agustus, kontrak tersebut berakhir. Akan  tetapi, para mantan guru-guru Surya Institute tersebut masih tetap  mengajar di sekolah ini hingga sekarang. Dengan kata lain, sekolah  mencatut nama Surya Institute.
     
    "Kenapa kontrak tidak diperpanjang? Apakah pembayaran mantan guru dengan ke Surya Institute sama atau tidak? Ini berarti sekolah membajak guru?" kata Basuki.
     
    Basuki mempertanyakan, dana tersebut seharusnya sudah termasuk dalam uang perjanjian dengan Surya Institute, dan dibayarkan langsung kepada guru-guru tersebut.
     
    "Saya ini auditor Pak, saya bisa tau apa yang ada di dalam otak orang kalau menyebut soal uang. Kalau seandainya Bapak hanya membayarkan Rp900 juta, kemana sisanya, Pak? Dibagi-bagikan ke siapa?" tegas Basuki kepada Kepala Sekolah.
     
    Dion, bagian keuangan sekolah pun mengatakan secara tiba-tiba bahwa  sebenarnya masih dibayarkan kepada Surya Institute. Tapi, mereka hanya  lupa mencantumkan namanya tersebut di bawah kwitansi.
     
    Mendengar pernyataan tersebut, Basuki hanya berdecak dengan senyum kecil  saja. Rapat pun masih berlangsung dengan diisi oleh rangkaian saling  tuding dan lempar tanggung jawab di antara semua pihak.
     
    "Ya sudah saya di sini jadi wasit saja, sampai jelas semuanya," tandasnya.


    Penulis:
    not defined