Akar-akar Penyebab Terhambatnya Kesetaraan Gender di Indonesia

Akar-akar Penyebab Terhambatnya Kesetaraan Gender di Indonesia
Sri Danti Anwar (kiri) dan Linda Agum Gumelar (kanan). ( Foto: Antara )
/ WEB Selasa, 26 Juni 2012 | 14:22 WIB
Belum meratanya pemahaman, budaya patriarki, pola pikir tradisional, serta interpretasi agama adalah di antaranya.

Usia harapan hidup perempuan tercatat hingga 71,74 tahun, sementara lelaki Indonesia 67,51. Meski terlihat angka harapan hidup perempuan Indonesia lebih tinggi, namun, ini tak menjamin kualitas hidup perempuan lebih baik, begitu kata Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Danti Anwar.

Kualitas hidup perempuan Indonesia yang rendah dan rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan adalah dua tantangan dalam pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia.   

“Selain itu juga, karena belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama,” ujar Sri Danti ketika berbicara dalam seminar “Tantangan Menuju Keadilan Gender Dalam Pembangunan Perspektif Indonesia dan Asia Timur” oleh Bank Dunia dan Universitas Indonesia, hari ini.

Laporan itu menemukan pula, kesetaraan gender dalam peluang ekonomi dan suara di masyarakat dapat memperbaiki capaian pembangunan, termasuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, dan mengakselerasi pengurangan kemiskinan.

Sri Danti mengatakan, satu komitmen Indonesia dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender adalah melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984.

Kondisi kesetaraan gender di Indonesia di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini, ujar Sri Danti, menunjukkan tingkat partisipasi perempuan sebagai pengusaha di sektor usaha kecil menengah masih lebih rendah dengan angka 41.40 persen dibanding dengan laki-laki pada angka 58.60 persen.

“Tingkat daya beli perempuan juga masih lebih rendah dari laki-laki, walau sudah ada peningkatan,” ujar Sri Danti, sambil menambahkan, hal ini berkorelasi dengan rata-rata upah pekerja perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dengan perbandingan 1:2, terutama untuk jenis pekerjaan yang sama di sektor swasta.

Sementara itu di bidang politik dan pengambilan keputusan, Sri Danti mengatakan bahwa pada Pemilu 2009 mencatat ada 57 persen pemilih perempuan dan mereka diwakili oleh 18 persen dari seluruh anggota DPR dan 25 persen anggota DPD.

“Ini perlu ditingkatkan lagi. Representasi perempuan di DPRD dibanding laki-laki juga perlu peningkatan,” ujar Sri Danti, sambil menambahkan, hal ini juga berlaku bagi persentase perempuan yang menduduki jabatan pengambil keputusan eksekutif.

Saat ini, ujar Sri Danti, tercatat hanya ada 9.6 persen perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan 6.6 persen perempuan di posisi eselon II serta 2.888 kepala desa perempuan sementara terdapat 73.842 laki-laki di posisi kepala desa.  Menurutnya, rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan II juga disebabkan kurang tersedianya kandidat perempuan dari tingkatan yang lebih rendah yang bisa dipromosikan untuk menduduki jabatan lebih tinggi.

“Untuk itu harus ada tindakan afirmatif dengan melibatkan lebih banyak perempuan yang dimulai dari proses rekrutmen sampai pembinaan dan pelatihan,” ujarnya.
CLOSE