Ilustrasi obat-obatan.

Jakarta - Utilisasi atau pemanfaatan obat-obat kronis diperkirakan akan meningkat tajam saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilaksanakan per 1 Januari 2014 mendatang. Dengan demikian, kebutuhan akan meningkat, sehingga mendorong peningkatan produksi obat juga naik lebih besar.

Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Johannes Setijono mengatakan, utilisasi obat-obat untuk penyakit kronis atau yang lebih serius seperti kanker, stroke, diabetes, jantung dan sejenisnya, akan meningkat. Tidak seperti penyakit ringan, misalnya batuk, pilek, demam, yang tanpa adanya sistem jaminan sosial pun semua orang mampu membeli.

"Karena relatif mahal, mereka yang tadinya tidak mampu beli, dengan adanya BPJS jadi mampu. Karena itu, kebutuhan akan obat-obat ini pasti akan meningkat tajam," kata Johannes, di sela-sela pameran niaga industri farmasi "Convention on Pharmaceutical Ingredients Southeast Asia (CPhl SEA)", di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, yang berlangsung sepanjang 20-22 Maret ini.

Johannes mengatakan, perusahaan farmasi sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memaksimalkan pabrik yang ada, dalam rangka mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014. Selain itu, kebutuhan akan obat di dalam negeri akan meningkat, khususnya obat generik, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien miskin dan tidak mampu yang akan berobat melalui sistem ini.

Saat ini, jumlah orang miskin dan tidak mampu yang ditanggung pemerintah melalui skema Jamkesmas meningkat dari 76,4 juta jiwa tahun 2012, menjadi 86,4 juta jiwa di 2013. Ditargetkan jumlah ini akan bertambah menjadi 97,6 juta jiwa, atau 40% masyarakat Indonesia dengan tingkat kesejahteraan terendah, di dalam BPJS Kesehatan. Mereka tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, yang saat ini disepakati besarannya adalah Rp15.500 per orang per bulan.

"Dengan meningkatnya kebutuhan obat, utilisasi pabrik perusahaan farmasi juga akan meningkat. Sekarang ini baru 50% dari total kapasitas produksi. Dengan adanya SJSN, investasi meningkat dan utilisasi bisa mencapai 100%," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Indofarma, Bambang Solihin mengatakan, kapasitas produksi akan meningkat tiga kali lipat pada saat BPJS dilaksanakan. Namun, belum bisa dipastikan komposisi obat yang akan mengalami kenaikan besar, karena masih menunggu daftar kebutuhan obat untuk BPJS yang tercantum di dalam electronic catalog (e-Catalog).

"Untuk investasi dananya, kita sudah siapkan. Tetapi komposisi obatnya masih menunggu e-Catalog. Kita ngintipnya dari sana, karena pembelinya adalah Kementerian Kesehatan (Kemkes). Seharusnya sudah mulai akhir Maret ini," katanya.

Untuk mengontrol harga obat di pasaran menjelang BPJS, terutama terkait dengan pengadaan pemerintah, Kemkes sendiri telah meluncurkan e-Catalog obat generik baru-baru ini. E-Catalog obat generik ini merupakan sistem informasi elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan kecil, serta pabrik penyedia.

Menkes Nafsiah Mboi mengatakan, harga yang tercantum dalam e-Catalog adalah harga satuan terkecil, di mana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-Catalog dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing, serta bersifat penunjukan langsung oleh satuan kerja. Melalui e-Catalog ini, diharapkan proses pengadaan obat generik di sektor pemerintah lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

"Selain dapat meminimalisir penyimpangan, juga memudahkan pemerintah untuk leluasa dalam memilih obat yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagi dinas atau rumah sakit yang ingin melaksanakan pengadaan obat generik, juga tinggal memilih saja, karena harga dan spesifikasinya sudah jelas," kata Menkes.

 

Suara Pembaruan

Penulis: D-13

Sumber:Suara Pembaruan