Ilustrasi anak yang kekurangan gizi atau gizi buruk.

Jakarta – Selain ekonomi, ada beberapa hal tertentu yang memengaruhi kurangnya gizi anak-anak Indonesia.

Demikian yang dikemukakan oleh Arum Atmiwakarta, Sekretariat MDGs Nasional – Bappenas, di Kantor United Nations (UN), Kamis (4/4).

“Penyebab-penyebab tidak langsung itu antara lain persediaan pangan, pola asuh, dan faktor lainnya, seperti sanitasi, air dan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Menurut Arum, pemerintah dan stakeholder seperti LSM, pelaku usaha dan media seharusnya berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat.

Karena itu, ia mendesak untuk melakukan intervensi gizi sebagai salah satu langkah awal demi mengurangi permasalahan gizi buruk ini.

“Intervensi gizi tidak menimbulkan dampak ekonomi langsung dengan segera kepada daerah. Hal ini juga masih dianggap hanya cost center, bukan revenue center. Selain itu, ketidaksadaran ini akan berdampak secara ekonomi. Kita bisa kalah saing dengan negara lain,” jelas Arum.

Selain itu, intervensi gizi juga dinilai kurang “terlihat” dibanding sektor lain seperti infrastruktur, tenaga kerja, transportasi. Pemerintah tidak tahu jenis-jenis intervensi yang lebih cepat ketimbang perbaikan ekonomi. Kurang gizi juga tidak dianggap sebagai masalah hak manusia. Penderita yang kurang gizi biasanya “tidak mempunyai suara”. “Kita harus selalu membela orang miskin,” tambahnya.

Dalam presentasinya, Arum menjelaskan, banyak mitos yang terjadi sekitar masalah gizi buruk ini. Salah satu adalah kurangnya sumber daya, perbaikan gizi tidak bisa dilakukan secara besar-besaran.

“Pada kenyataannya, banyak negara miskin yang menunjukkan kemajuan cukup pesat antara lain dengan memantau garam beryodium, pemberian kapsul vitamin A, ASI ekslusif dan imunisasi. Seperti di Sri Lanka, misalnya,” imbuhnya.

“Pemantauan gizi, saat ini sudah tidak lagi dari usia balita, tapi dari ibu hamil juga diperhatikan. Seperti dengan program 1000 Hari Pertama Kehidupan. Program ini mengontrol asupan gizi anak dari sejak janin, sampai pada usia 24 bulan,” jelas Arum.

Saat ini, program tersebut sedang dalam tahap persetujuan oleh menteri keuangan, baru selanjutnya diajukan kepada presiden.

Program ini, kata Arum, juga merupakan bagian dari respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status gizi di sebagian besar negara berkembang, dan akibat kemajuan yang tidak merata dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Wakil menteri pendidikan, Fasli Jalal, menjelaskan, gizi untuk janin dan bayi hingga usia 1000 hari penting. “Pasalnya, pada usia ini, otak sedang berkembang. Pertumbuhan otak ini memengaruhi kognitif dan prestasi belajar,” ujarnya.

Selain itu, pada masa ini merupakan pertumbuhan massa tubuh, komposisi badan, dan metabolism, seperti glukosa, lipids, protein, serta hormone, receptor, atau gen. Massa dan komposisi memengaruhi kekebalan dan kapasitas kerja.

Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan gizi ialah tingkat daya beli masyarakat yang terus meningkat, sehingga kesenjangan antara miskin dan non-mskin masih akan tetap ada, perubahan struktur demografi, baik yang berkaitan dengan urbanisasi dan semakin meningkatnya proporsi penduduk lansia.

Perubahan gaya hidup pun turut memengaruhi. “Kebiasaan makan di luar rumah dan konsumsi pangan olahan meningkat, makan tidak seimbang, tinggi minyak/lemak,gula, karbohidrat, rendah sayur, buah, pangan hewani, serta ancaman keamanan pangan karena banyak industri makanan rumah tangga. Hal ini berpengaruh dalam masalah gizi supaya anak tidak stunting, kurus atau obese,” jelas Fasli.

Gizi buruk juga sangat berpengaruh dalam terhadap intelegensi dan produktivitas. “1,7 juta orang membuat total kerugian 17-22.1 juta IQ terhilang,” tambahnya.

Penulis: Yosie Sesbania Gewap/Olivia Gaol