Kartu BPJS Kesehatan

Makassar - Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diluncurkan pemerintah mulai 1 Januari 2014 mulai menuai sejumlah kontroversi dan keluhan di masyarakat.

"BPJS ini mulai terlihat menyusahkan rakyat karena pelayanannya kurang bagus di lapangan, bahkan obat-obatan yang selama ini ditanggung Askes malah sekarang tidak ditanggung lagi," kata salah satu peserta BPJS, Niko Beni di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/1).

Ia menyebutkan, semangat dari BPJS dan bertujuan untuk membantu masyarakat, ternyata jauh dari harapan.

"Contohnya saya, mengantar istri berobat di RS Wahidin Sudirohusodo, kemudian ingin menebus obat di apotik yang biasa selama ini ditanggung Askes, tetapi faktanya tidak dikasih dengan alasan tidak lagi ditanggung kalau peserta BPJS, bahkan parahnya petugas apotik menyuruh saya membeli obat di luar rumah sakit tersebut," keluhnya.

Menurut Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menghapus Askes kemudian menggantikan dengan BPJS yang efektif pada 1 Januri 2014.

Kebijakan tersebut, kata dia, sangat kebablasan dan akan merugikan masyarakat.

"Saya rasa kehadiran BPJS Kesehatan ini bukan untuk membantu masyarakat tapi malah menambah penderitaan masyarakat," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, diharapkan pemerintah meninjau kembali kebijakan dalam menterjemahkan Undang-undang BPJS Kesehatan dan berharap penerapan BPJS.

Senada dengan hal itu, salah satu peserta Jamkesmas, Saharuddin mengaku pihak rumah sakit tersebut terlihat bingung dalam memprioritaskan pelayanan.

Padahal, tegasnya, berdasarkan aturan peserta Jamkesmas harusnya menjadi perhatian karena pesertanya adalah orang miskin, namun fakta di lapangan berkata lain BPJS lebih didahulukan.

"Kami bingung pak, kok kami seakan tidak dihiraukan padahal kami ini peserta Jamkesmas. Mereka meminta agar kami beralih ke BPJS, tapi kami bingung bagaimana caranya, sementara bapak kami harus segera dirawat karena menderita sakit keras," katanya.

Sementara persoalan lain, adalah pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta ada perbedaan mengingat rumah sakit pemerintah mendapat subsidi, sedangkan rumah sakit swasta tidak.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebelum BPJS Kesehatan beroperasi, mesti menyamakan persepsi agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama.

Diketahui, BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

Hal itu menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona (JKN), BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Slogan BPJS disebutkan, peserta yang mampu dapat membantu yang tidak mampu, peserta yang berisiko rendah dapat membantu peserta yang berisiko tinggi, hingga peserta yang sehat dapat membantu yang sakit.

Penulis: /YUD

Sumber:Antara