Pasien mengantri di Puskesmas Cempaka Putih, Rabu (15/1). Setelah dua minggu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan, puskesmas menilai kapitasi masih terlalu rendah dan belum bisa menutupi biaya pelayanan kesehatan masyarakat.

Jakarta - Peran tenaga apoteker dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai masih terabaikan. Padahal fungsi utama apoteker untuk memastikan obat yang diresepkan dokter rasional dan memastikan pasien memahami penggunaannya secara tepat.

Ketua Umum Apoteker Indonesia (IAI), Mohamad Dani Pratomo, mengungkapkan JKN lebih menekankan kepada layanan medis oleh dokter, yaitu memeriksa, menegakan diagnosa, menuliskan resep, lalu diserahkan ke apoteker. Tenaga apoteker belum dilibatkan secara optimal dalam sistem ini, terutama di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek swasta.

"Apoteker tidak dihitung dalam sistem biaya JKN, jadi lebih sebagai penjual obat, karena kami diberi jasa berdasarkan harga obat," kata Dani Pratomo, kepada Suara Pembaruan, di sela-sela Kongres Nasional XIX dan Kongres Ilmiah XX IAI, Jakarta, Jumat (21/2).

Padahal, kata Dani, berapa pun harga obatnya jasa kefarmasian tetap sama. Misalnya bila harga obat Rp 10.000, jasa kefarmasian 20 persen atau 1 persen untuk Rp 1 juta.

Menurutnya, ini tidak proporsional, mengingat dalam prakteknya sama seperti dokter praktek swasta dan klinik. Apoteker juga harus membayar tempat, listrik, karyawan, dan lainnya. Komponen yang harus dibayar ini ini tidak tergantung pada harga obat.

Dani mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya masih memahami keterbatasan pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Selain pemerintah harus mengejar deadline untuk melaksanakan BPJS, iuran peserta pun belum keekonomian dan belum semua peserta mendaftarkan diri.

Namun, ke depan, jika premi peserta sudah keekonomian, IAI minta supaya ada kolaborasi praktek antara tenaga kesehatan, yaitu mulai dari dokter, perawat, apoteker, hingga bidan. Kolaborasi ini harus dihargai secara proporsional melalui penetapan kapitasi parsial, yaitu dokter menerima kapitasi untuk jasa medis, apoteker untuk obat dan layanan kefarmasian, perawat serta bidan untuk asuhan keperawatan.

"Dengan mendapatkan haknya masing-masing, tidak ada lagi alasan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan layanan tidak berkualitas kepada pasien," kata Dani.

Dani mengungkapkan, sistem pembayaran kapitasi diserahkan semuanya kepada dokter, sehingga bisa menimbulkan moral hazard. Bisa saja dokter menghemat sedemikian rupa, sehingga penggunaan kapitasi efisien.

Akibatnya mutu layanan dan pengobatan pasien berkurang. Misalnya, obat sakit kepala diberikan 2-3 tablet, padahal seharusnya diminum selama sakit kepala, paling tidak 2 hari atau 6 kali minum.

Karena itu, meskipun dokter memiliki kemampuan untuk terapi menggunakan obat atau farmakoterapi, keberadaan apoteker tetap diperlukan untuk mereview obat-obat yang diberikan agar rasional.

"Kalau tidak menggunakan kolaborasi praktek dikhawatirkan terjadi inefisiensi. Pasien tidak sembuh, berkunjung lagi ke dokter, dan bila dalam jangka panjang menjadi beban untuk BPJS," ujar Dani.

Menurutnya, dari sisi sumber daya manusia, jumlah apoteker memadai, dan siap didayagunakan. Pertumbuhan fakultas kefarmasian sudah menyaingi fakultas kedokteran di Indonesia, yaitu di 72 perguruan tinggi.

Setiap tahunnya fakultas ini menghasilkan 5.000 tenaga kefarmasian. Sedangkan total apoteker yang terdaftar di IAI sudah mencapai 45.000.

Suara Pembaruan

Penulis: D-13/MUT

Sumber:Suara Pembaruan