IBI: Menkes Baru Harus Lebih Memperhatikan Nasib Bidan di Desa

IBI: Menkes Baru Harus Lebih Memperhatikan Nasib Bidan di Desa
Ilustrasi pasien di rumah sakit Indonesia. ( Foto: AFP/ Getty Images )
Herman / FAB Senin, 27 Oktober 2014 | 13:36 WIB

Jakarta - Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr Emi Nurjasmi MKes menilai, program "Satu Desa Satu Bidan" yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI merupakan terobosan yang positif untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hanya saja dalam implementasinya, Emi melihat masih ada banyak kekurangan.

Selain masih ada sekitar 20 persen desa yang belum memiliki tenaga bidan, utamanya di daerah-daerah terpencil, sebagian besar bidan yang ditempatkan di daerah juga masih berstatus bidan pegawai tidak tetap (PTT). Akibatnya, bidan-bidan tersebut banyak yang meninggalkan desa setelah kontraknya berakhir.

Terpilihnya Prof Dr Nila Djuwita Moeloek, SpM(K) sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) periode 2014-2019 memberi harapan baru bagi Emi. Dalam menjalankan tugasnya nanti, Emi berharap Nila akan lebih memperhatikan nasib para bidan di desa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sustainability-nya harus dijaga. Namun ini akan sulit dicapai kalau status bidannya hanya PTT. Mudah-mudahan ini jadi perhatian serius Ibu Nila, sebagai Menteri Kesehatan yang baru,” ujar Emi Nurjasmi kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (27/10).

Ia juga berharap agar fokus program kesehatan yang sedang berjalan tetap menjadi rujukan di dalam membuat program selanjutnya. Bila tidak fokus pada masalah prioritas, hasil dari pencapaian target maupun peningkatan kesehatan masyarakat akan sulit dinilai.

“Kementerian Kesehatan harus tetap fokus pada masalah pemenuhan gizi balita, karena ini menentukan kualitas generasi masa depan bangsa. Lalu bagaimana kematian ibu dan bayi bisa terus ditekan dan menjadi program yang berkesinambungan,” ujar Emi.

Berdasar pengalaman Nila sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Millenium Development Goals (MDGs), Emi juga sangat yakin kalau dokter spesialis mata tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Permasalahan yang ada di Kementerian Kesehatan sebetulnya sebagian besar sudah ter-cover dalam MDGs, sehingga Ibu Nila sudah terpapar dengan permasalahan dan sudah punya program dalam mengatasinya. Jadi saya rasa beliau tidak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan mengidentifikasi masalah yang ada,” tambah Emi.

CLOSE